Berita

Staf Ahli Wapres Iggi Haruman Achsien dan Wakil Presiden KH Maruf Amin/RMOL

Politik

Staf Ahli Wapres: Diberitakan Atau Tidak, Abah Tetap Bekerja Dengan Baik

JUMAT, 28 AGUSTUS 2020 | 16:21 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Sinyalemen yang disampaikan Indonesian Police Watch (IPW) bahwa Kantor Wakil Presiden masih “dikuasai” oleh orang-orang lama nyatanya tidak mengganggu kinerja Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin.

Wapres Ma'ruf Amin disebutkan tetap fokus menjalankan tugas terutama dalam bidang pemberantasan kemiskinan dan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Staf Ahli Wapres, Iggi Haruman Achsien, kepada redaksi Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Jumat, 28/8) mengatakan, diberitakan atau tidak Ma'ruf Amin tetap bekerja dengan baik.


“Dengan perangkat yang ada, Abah (KH Ma'ruf Amin) tetap bekerja, fokus pada pemberantasan kemiskinan, membantu pemulihan ekonomi akibat Covid-19, dan pertumbuhan ekonomi syariah. Diberitakan atau tidak diberitakan, Abah tetap bekerja baik,” ujarnya.

“Untuk perbankan syariah, sebagai contoh, KPR Syariah sampai dengan kuartal pertama 2020 ini tetap tumbuh sebesar 16 persen,” sambungnya.

Iggi juga mengatakan Wapres Ma'ruf Amin memiliki gaya kepemimpinan sendiri. Secara umum, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu, sambung Iggi, sangat inklusif dan melibatkan banyak pihak yang kompeten dalam menjalankan tugasnya sebagai pendamping Presiden Joko Widodo.

Situasi Kantor Wakil Presiden menjadi sorotan masyarakat setelah pentolan ICW Neta S. Pane mengatakan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno tak kunjung merotasi orang-orang lama.

Akibatnya, pendukung dan keluarga Wapres Ma'ruf Amin pun dikatakan sulit untuk bertemu Wapres Ma'ruf Amin.

Informasi yang diperoleh Neta S. Pane menyebutkan, sejak dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019, Ma'ruf Amin baru bisa ditemui tim sukses dan pendukungnya pada 20 Agustus 2020 lalu, bertepatan dengan hari libur 1 Muharram.

Dari laman wapres.go.id diketahui bahwa tiga posisi tiga deputi di Kantor Wapres masih kosong, yakni Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur dan Kemaritiman, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan dan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan.

Sementara posisi Sekretaris Wapres masih ditempati pejabat lama, Guntur Iman Nefianto, yang menduduki posisi itu sejak era Wapres JK pada periode 2009-2014.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Ibunda Meninggal Dunia, Ferdy Sambo Tak Hadiri Pemakaman

Senin, 28 September 2026 | 15:41

UPDATE

Hotel Bumi Wiyata Komitmen Penuhi Hak 104 Pekerja Sesuai Ketentuan

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:31

Sinopsis Reawakened Man, Kisah Pemuda yang Hidup Kembali Setiap 3 Hari

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:23

KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus ATR/BPN ke Muktamar NU

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Komisi II Didorong Bentuk Pansus untuk Tindaklanjuti Putusan MK Terkait Gibran

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:19

Lionel Messi Pensiun dari Timnas Argentina, Ini Daftar Trofi dan Prestasinya

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:10

Kemenkop Buka Suara soal Mekanisme Pembayaran Gaji ASN Lewat Koperasi

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:02

8 Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat hingga Akhir 2026, Ada BSU hingga Beras 30 Kg

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:48

Mantan Kacab Jasindo Dipanggil KPK di Kasus Pencairan Komisi Fiktif PT Pelni

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:46

Deretan Pengusaha Rokok Kembali Diperiksa KPK di Kasus Bea Cukai

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:35

Selengkapnya