Dugaan IPO, Orang-orang JK Masih Di Istana Karena Dibutuhkan Maruf Amin

Setelah resmi pensiun menjadi Wakil Presiden sejak Oktober 2019, Jusuf Kalla secara struktural tidak dapat disebut ikut campur dalam urusan Istana Wapres.

Begitu pandangan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah terkait isu masih banyaknya orang Jusuf Kalla di lingkaran Istana Wakil Presiden sebagaimana disampaikan Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane.

Dugaan IPO, kata Dedi, orang JK masih ada di Istana karena Wapres Maruf Amin yang menginginkan.

“Karena faktanya JK sudah tidak lagi berkuasa. Soal kelompoknya masih berada di Istana Wapres, ini murni soal Wapres Maruf Amin yang memandang kehadiran mereka masih diperlukan,” kata Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (28/8).

Menurut Dedi, jika memang tidak diperlukan lagi pejabat-pejabat di lingkungan Wapres yang dianggap orangnya JK sudah pasti tentu akan mudah diganti.

“Tentu Maruf Amin dengan mudah untuk mengganti semuanya,” tandasnya.

Dedi menilai jika kemudian tim sukses maupun pendukung Maruf Amin yang disebut-sebut mengeluh lantaran masih banyaknya orang JK menjadi tidak elok, mengingat saat ini Maruf Amin tidak lagi berkontestasi.

“Ia adalah Wakil Presiden yang sudah seharusnya mandiri, tanpa ada intervensi, terlebih soal penempatan posisi stratetegis di unit bisnis negara,” demikian Dedi.

Indonesia Police Watch (IPW) mempertanyakan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno yang tak kunjung merotasi orang-orang mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dari lingkaran Istana Wakil Presiden. Akibat dari itu, para pendukung maupun keluarganya sulit untuk bertemu sang wakil presiden.

Neta mengungkap, IPW mendapat informasi bahwa sejak Maruf dilantik sebagai wapres pada 20 Oktober 2019, baru bisa ditemui oleh tim sukses dan pendukungnya pada 20 Agustus 2020 yang lalu atau bertepatan dengan hari libur 1 Muharam.

Dari penelusuran Redaksi di laman wapres.go.id, terdapat tiga posisi Kedeputian yaitu, Deputi  Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur dan Kemaritiman, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan dan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan yang dibiarkan kosong alias tidak ada pejabat definitif.