Dicatat Baik-baik, ASN Tak Netral Bisa Dicopot Dari Jabatannya

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Barat mengingatkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk selalu netral dalam penyelenggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Pasalnya ada sanksi yang berat menanti bagi ASN yang melanggar.

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jabar, Zaki Hilmi mengatakan, perihal ketidaknetralan ASN di Kabupaten Cianjur sedang dilakukan proses penanganan oleh Bawaslu Cianjur.

Pada mekanismenya, Bawaslu melakukan penanganan pelanggaran terhadap netralitas ASN.

“Saat ini sedang ditangani,” demikian kata Zaki, Kamis (27/8) seperti diberitakan Kantor Berita RMOLJabar.

Ia menyebutkan, hasil penanganan itu nanti akan disampaikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Setelah itu pihak KASN yang melakukan proses penindakan terhadap hasil kajian, temuan, dan proses yang dilakukan oleh Bawaslu.

“Sanksinya itu bisa berupa peringatan, penundaan promosi jabatan, dan yang paling berat ada pemberhentian sebagai ASN,” kata Zaki.

Sementara itu, untuk mekanisme penyampaian temuan pelanggaran etika yang dilakukan oleh ASN yaitu, dari Bawaslu kota/kabupaten, kemudian ke Bawaslu Jabar, kemudian ke Bawaslu RI, dan ke KASN RI.

“Setelah itu, KASN RI memerintahkan ke eksekutorial dari hasil keputusan,” jelasnya.

Selain itu, ia juga menyebut bahwa selain di Kabupaten Cianjur, didugia ada temuan serupa di Kabupaten Sukabumi. Namun temuan itu masih diduga melanggar.