China Jadi Hakim ITLOS, Pengamat UNPAD: ASEAN Harus Waspada!

China tampaknya benar-benar mempersiapkan diri dengan matang untuk memperkuat klaimnya di Laut China Selatan. Lantaran, saat ini China menjadi salah satu hakim International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS).

Terpilihnya China menjadi salah satu dari tujuh hakim baru ITLOS menurut Pengamat Hubungan Internasional (HI) dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah merupakan sebuah kejutan yang harus diwaspadai oleh ASEAN.

Teuku mengatakan, China bisa memanfaatkan masa jabatan hakim ITLOS selama 9 tahun untuk menetralisir isu-isu terkait Laut China Selatan dan beberapa sengketa laut lainnya untuk sementara waktu.

"Kalau sudah begini untungnya bagi China. Dia punya banyak masalah di Laut China Selatan, perbatasan dengan Jepang, saat ini dengan Vietnam," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL pada Kamis (27/8).

Yang disayangkan, kata Teuku, saat ini tidak ada perwakilan ASEAN dalam 21 hakim ITLOS sementara isu Laut China Selatan sangatlah penting.

"Ini harus diperhatikan. ASEAN harus waspada untuk segera mencari hakim," sambungnya.

Dengan menjadi hakim ITLOS, ia menjelaskan, China sedikitnya dapat mempengaruhi hakim lain dalam menafsirkan hukum tradisional yang selama ini diyakininya, seperti klaim hak tradisional Beijing terkait dengan penangkapan ikan.

Klaim China tersebut bahkan sudah menganggu Laut Natuna Utara yang menjadi milik Indonesia.

Karena bagaimanapun, posisi hakim dari China tentu akan terbelah, antara profesi dan kepentingan nasional.

"Ini yang sangat mengkhawatirkan. Beliau ini sebagai hakim memperkenalkan hukum tradisional China," ucap Teuku.

"China merancang masa depannya dengan sangat siap. (ASEAN) harus waspada jangan sampai lengah," imbaunya.

Pada Senin (24/8), Dutabesar China untuk Hongaria, Duan Jielong telah ditetapkan sebagai salah satu hakim baru ITLOS dalam pertemuan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) ke-30 di markas besar PBB, New York.

Duan terpilih secara rahasia dan berhasil mendapatkan 149 suara dari 168 negara anggota UNCLOS.