Berita

Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, Ossy Dermawan/Net

Politik

Kebijakan BLT Era SBY Dipakai Jokowi, Demokrat: Anggap Saja Sebagai Pembenaran Salah Pandang Pada Masa Lalu

KAMIS, 27 AGUSTUS 2020 | 13:47 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Program bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah untuk pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta yang diberlakukan pada hari ini, Kamis (27/8) disambut baik oleh DPP Partai Demokrat.

Pasalnya, kebijakan BLT pernah dilakukan era Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bedanya, BLT pada era SBY banyak mendapat kritik dari PDIP sebagai oposisi yang kini menjadi penyokong utama pemerintahan Presiden Joko Widodo.  

"Kami menyambut baik kebijakan pemerintah (BLT). Memang benar bahwa saat Bapak SBY melakukan kebijakan BLT dulu, pihak oposisi di kala itu mengkritisi kebijakan tersebut," ujar Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, Ossy Dermawan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (27/8).


"Sehingga kalau ada pihak yang dulu mengkritisi kebijakan ini kemudian sekarang menjalankannya, anggap saja bahwa ini merupakan pembenaran mereka atas kesalahan pandangan yang dipahaminya dulu," sambungnya.

Padahal, kata Ossy, kebijakan BLT ini sangat lazim diberlakukan di negara-negara di dunia dengan sebutan kebijakan “cash transfer”.

Hasilnya sangat nyata, setelah dilanda krisis 2008 di mana pertumbuhan ekonomi drop menjadi 4,6 persen, berhasil ditingkatkan menjadi 6,2 persen di tahun 2009 dan bahkan menjadi 6,5 persen di tahun 2010.

"Secara keseluruhan, Bapak SBY berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi 6 persen, peningkatan pendapatan perkapita hampir 400 persen, menurunkan angka kemiskinan dari 16,7 persen menjadi 10,89 persen dan menurunkan angka pengangguran dari 11 persen menjadi 5,7 persen," bebernya.

Ossy menambahkan, kebijakan menggelontorkan berbagai stimulus bagi masyarakat yang terdampak pandemik Covid-19 ini sesuai dengan arah perjuangan Partai Demokrat sebagaimana arahan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Yakni, agar dapat mengatasi dua masalah utama antara lain mengatasi tingginya penyebaran virus Covid-19 dan memulihkan perekonomian nasional.

"Kami yakin jika kebijakan BLT dilakukan secara tepat guna dan tepat sasaran maka akan dapat menjaga konsumsi rumah tangga rakyat sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional," ujarnya.

"Intinya, Partai Demokrat sangat mendukung apapun kebijakan pemerintah yang dapat meringankan beban perekonomian rakyat. Yang penting, implementasinya dilakukan dengan baik, transparan dan akuntabel," demikian Ossy Dermawan.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

16 Negara Tersingkir dari Piala Dunia 2026, Tujuh Wakil Asia

Senin, 29 Juni 2026 | 02:03

Prediksi Skor Babak 32 Besar

Senin, 29 Juni 2026 | 02:00

Bareskrim Gagalkan Peredaran 325 Kg Sabu Jaringan Thailand-Aceh

Senin, 29 Juni 2026 | 01:31

Segera Terbitkan Regulasi Pelarangan LGBT!

Senin, 29 Juni 2026 | 01:12

Forum Konferensi Republik Hasilkan Tiga Mandat

Senin, 29 Juni 2026 | 01:03

Mesir vs Iran: Stadion Berubah Jadi Arena Adu Gengsi Ribuan Tahun

Senin, 29 Juni 2026 | 00:38

Pelarangan Konferensi Republik di Kampus UI Tak Menumbuhkan Pesimisme

Senin, 29 Juni 2026 | 00:27

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

BPPKB Banten HDS Melepas Stigma Negatif terhadap Ormas

Minggu, 28 Juni 2026 | 23:41

Forum Konferensi Republik Dibatalkan Sepihak oleh Kampus UI

Minggu, 28 Juni 2026 | 23:05

Selengkapnya