Jadi Presiden DK PBB, Indonesia Tak Akan Tindak Lanjuti Upaya AS Untuk Snapback Sanksi Iran

Indonesia, sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB mengatakan tidak akan menindaklanjuti upaya snapback Amerika Serikat (AS) untuk mengembalikan semua sanksi PBB terhadap Iran.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Dutabesar Indonesia untuk PBB, Dian Triansyah Djani pada Selasa (25/8) mengacu pada tidak adanya konsensus dalam 15 anggota dewan.

Dalam pemungutan suara pada Jumat (14/8), sebanyak 13 anggota dewan tidak menyetujui resolusi Washington untuk memperpanjang embargo senjata Iran yang akan berakhir pada Oktober. Pasalnya, AS sudah tidak lagi menjadi anggota kesepakatan nuklir Iran 2015 sejak 2018.

Menanggapi Dian, Dutabesar AS untuk PBB Kellu Kraft mengatakan pihaknya tidak akan berhenti memperjuangkan isu tersebut.

"Saya hanya menyesal bahwa anggota lain dari dewan ini telah tersesat dan sekarang menemukan diri mereka berdiri di tengah-tengah teroris," ujarnya kepada dewan.

Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengatakan, pihaknya akan melakukan protes selama 30 hari mulai dari Kamis (27/8) agar semua sanksi internasional terhadap Iran dapat diberlakukan kembali. Ia juga akan mengajukan keluhan kepada dewan terkait pelanggaran kesepakatan nuklir yang dilakukan oleh Iran.

Sementara itu, Dutabesar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan pihaknya berharap AS segera menghentikan upayanya untuk terus menekan Iran.

Di Twitter, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan intimidasi tanpa hukum yang dilakukan Pompeo akan membuat AS terisolasi lagi.