Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini dinilai seperti kehilangan akal dalam melakukan pencarian terhadap sosok Harun Masiku selaku mantan caleg PDIP yang kini masih buron.
"Sehingga KPK terkesan "lost of mind" dan gagal bertindak. Kemudian menyebabkan fungsinya sebagai extraordinary bodies menjadi lemah karena mengikuti cara-cara biasa lembaga penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan," ujar Direktur Legal Culture Institute (LCI), M. Rizqi Azmi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (25/8).
Rizqi pun meminta agar KPK kembali menyadari arti penting kehadirannya sebagai
extraordinary bodies di tengah-tengah harapan masyarakat.
Berdasarkan study UNODC kata Rizky, mendirikan lembaga baru seperti KPK akan memberikan keuntungan lebih banyak dalam memberantas korupsi dibandingkan hanya mengandalkan lembaga penegak hukum yang telah ada seperti kepolisian dan kejaksaan, yang umumnya telah terjangkiti penyakit korup.
"Menggunakan komisi yang baru diharapkan memberikan semangat pemberantasan korupsi yang baru pula," katanya.
Dengan demikian kata Rizky, LCI menilai bahwa menambah kuantitas seperti yang diminta KPK saat ini sebenarnya tidak dibutuhkan.
Karena sejatinya, sambungnya, KPK adalah badan tambahan istimewa dari aparat penegak hukum yang gagal menyelesaikan virus laten korupsi di Indonesia.
"KPK harus menunjukan kualitas dan diferensiasinya dalam menyelesaikan setiap kasus korupsi, tidak hanya Harun Masiku," terangnya.
Namun demikian, LCI kata Rizky, menganalisa bahwa telah terjadi pengkerdilan dari luar. Seperti riset yang menunjukkan lemahnya suatu komisi anti korupsi yang disebabkan beberapa hal.
"Pertama, lemahnya dukungan politik dan kekuasaan, tergambar dari harapan negatif beberapa politisi terhadap kemajuan KPK. Kedua, kontraproduktif dengan pertumbuhan ekonom. Ketiga pemerintah gagal dalam membangun institusinya, seperti terlihat institusi penegak hukum gagal bersinergi menangkap Harun Masiku yang bebas lalu lalang," jelasnya.
"Keempat, rendahnya persepsi publik dan KPK dianggap sebagai organisasi yang tidak efektif dan efesien. Kemudian juga tidak melibatkan masyarakat dalam aktifitas pekerjaannya," sambungnya.
Dengan demikian, Rizky berharap, kepada KPK dalam pencarian Harun Masiku harus di kejar dengan cara-cara luar biasa yang sebenarnya aparat penegak hukum di Indonesia sudah terlatih dan memiliki alat yang canggih dalam monitoring setiap kasus seperti Badan Intelijensi Negara (BIN).
"Polri dan kejaksaan yang baru-baru ini me-launching Adhyaksa Monitoring Centernya. Namun kesemua itu memang harus dibarengi keinginan dan komitmen yang kuat dalam pemberantasan korupsi. Dan Semangat itulah yang melahirkan sebuah badan bernama Komisi Pemberantasan Korupsi," pungkasnya.
