Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin/Net

Politik

KITA Dibentuk Untuk Amankan Jokowi, Pengamat: Yang Penting Jangan Benturkan Dengan KAMI

SABTU, 22 AGUSTUS 2020 | 11:12 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Munculnya gerakan Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA) yang dideklarasikan oleh sejumlah tokoh, budayawan, pesantren, habaib, hingga gabungan relawan Jokowi-Amin dinilai bagian dari dinamika politik untuk mengamankan kekuasaan Presiden Jokowi.

Ini lantaran terkait jeda waktu deklarasi KITA yang tidak terlalu lama dengan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) tempo hari yang juga deklarasi dan mengeluarkan delapa maklumat ke pemerintah erat kaitannya.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (22/8).


"Itu dinamika demokrasi. Jika KITA juga muncul, itu bagian dari dinamika politik, mungkin saja ingin mengamankan kekuasaan Jokowi," kata Ujang Komarudin.

Menurut pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini, kehadiran gerakan sipil seperti KAMI maupun KITA keduanya memang diperlukan untuk demokrasi.

"Namun yang paling penting, jangan benturkan KAMI dengan KITA," kata Ujang Komarudin.

Sebab, lanjut dia, gerakan moral seperti KAMI itu diperlukan untuk perbaikan bangsa Indonesia. Sekaligus mengoreksi jalannya pemerintahan.

"KAMI hadir juga untuk mewakili kegelisahan rakyat atas banyaknya persoalan-persoalan yang makin hari makin tak selesaikan. Dan jika KITA juga muncul, itu bagian dari dinamika politik, mungkin saja ingin mengamankan kekuasaan Jokowi. Namun yang paling penting, jangan benturkan KAMI dengan KITA," demikian Ujang Komarudin.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya