Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin/Net

Politik

KITA Dibentuk Untuk Amankan Jokowi, Pengamat: Yang Penting Jangan Benturkan Dengan KAMI

SABTU, 22 AGUSTUS 2020 | 11:12 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Munculnya gerakan Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA) yang dideklarasikan oleh sejumlah tokoh, budayawan, pesantren, habaib, hingga gabungan relawan Jokowi-Amin dinilai bagian dari dinamika politik untuk mengamankan kekuasaan Presiden Jokowi.

Ini lantaran terkait jeda waktu deklarasi KITA yang tidak terlalu lama dengan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) tempo hari yang juga deklarasi dan mengeluarkan delapa maklumat ke pemerintah erat kaitannya.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (22/8).


"Itu dinamika demokrasi. Jika KITA juga muncul, itu bagian dari dinamika politik, mungkin saja ingin mengamankan kekuasaan Jokowi," kata Ujang Komarudin.

Menurut pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini, kehadiran gerakan sipil seperti KAMI maupun KITA keduanya memang diperlukan untuk demokrasi.

"Namun yang paling penting, jangan benturkan KAMI dengan KITA," kata Ujang Komarudin.

Sebab, lanjut dia, gerakan moral seperti KAMI itu diperlukan untuk perbaikan bangsa Indonesia. Sekaligus mengoreksi jalannya pemerintahan.

"KAMI hadir juga untuk mewakili kegelisahan rakyat atas banyaknya persoalan-persoalan yang makin hari makin tak selesaikan. Dan jika KITA juga muncul, itu bagian dari dinamika politik, mungkin saja ingin mengamankan kekuasaan Jokowi. Namun yang paling penting, jangan benturkan KAMI dengan KITA," demikian Ujang Komarudin.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya