Berita

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri/Repro

Politik

Ingatkan Cakada Tidak Korupsi, Megawati Ngaku Sedih Kalau Kader PDIP Tercokok KPK

SABTU, 22 AGUSTUS 2020 | 02:24 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk saat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menjabat Presiden kelima RI. Karena itu, ia mengingatkan kepada para Calon Kepala Daerah dari PDIP untuk berhati-hati.

Hal itu disampaikan Megawati Soekarnoputri membuka Sekolah Partai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDIP gelombang pertama melalui telekonferensi, Jumat (21/8).

Megawati mengaku bersedih apabila ada kader PDIP yang pada akhirnya harus berurusan dengan lembaga antirasuah.


"Saya sangat sedih kalau dari kalangan PDIP ada yang diambil oleh KPK. KPK itu saya yang buat loh, jangan lupa. Kalau tidak percaya nanti lihat saja pembentuk KPK," ujar Megawati.

Dia mengatakan alasan pemembentukan lembaga antirasuah sebagai bentuk pendisiplinan masyarakat terutama untuk memberantas korupsi yang marak dilakukan kalangan elite.

"Itu saya buat KPK untuk mendisiplinkan kita kalangan pemimpin dan rakyat. Tapi kan kebanyakan mana ada rakyat yang bisa korupsi? Yang korupsi itu pasti kalangan elite, itulah saya mau teken untuk didirikannya KPK," kata Megawati.

Lebih jauh daripada itu, Megawati mengingatkan kepada para calon kepala daerah yang diusung oleh PDIP untuk tidak lalai ketika sudah memenangkan kontestasi Pilkada 2020.

Terlebih, bagi mereka yang mencoba memainkan keuangan daerah, maka KPK pasti akan menindak tegas.

"Kalau pemimpinnya hanya mau jadi bupati wali kota setelah itu lupa, lupa diri, yang ada nanti masuk KPK. Keuangan kita itu sudah terkontrol dengan baik, ada BPK, ada BPKP, ada OJK apalagi. Bagaimana ya, kalian masih mau main, coba pikir," demikian Megawati.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya