Berita

Politisi Partai Demokrat Didik Mukrianto/Net

Politik

Peretasan Akun Medsos Tokoh KAMI Perbuatan Pengecut Yang Wajib Diusut

JUMAT, 21 AGUSTUS 2020 | 13:44 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Peretasan akun media sosial tokoh Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI) seperti yang dialami Din Syamsuddin merupakan tindakan pengecut. Sabotase ruang privat seperti itu mesti diusut tuntas oleh aparat penegak hukum.

Begitu ditegaskan politisi Partai Demokrat Didik Mukrianto dalam keterangannya yang diterima redaksi, Jumat (21/8).

"Sungguh ironis dan mengenaskan perbuatan pengecut dan kejahatan demikian. Saya mengutuk keras dan meminta aparat penegak hukum serta aparat negara untuk hadir memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara termasuk hak pribadi," tegasnya.


Menurut anggota Komisi III DPR RI ini, hak seorang warga negara dalam mengemukakan pendapat harus dilindungi dalam sebuah negara demokrasi. Hal itu bentuk kebebasan yang dijamin UUD 1945.

"Seharusnya negara dan pemerintah hadir memenuhi perintah konstitusi dan UU," kata Didik.

"Apalagi seringkali kejadian tersebut bersamaan dengan momentum-momentum partisipasi masyarakat dalam membangun bangsa dalam bentuk memberikan kritik dan saran kepada pemerintah. (Kritik) adalah hak warga negara yang tidak boleh dibungkam dan diberangus oleh siapapun," imbuhnya menegaskan.

Lebih lanjut, Didik mengajak semua elemen masyarakat untuk melawan segala bentuk tindakan intimidatif seperti meretas akun sosial media seorang warga negara apalagi tokoh yang kritis terhadap pemerintah. 

"Mari bersama-sama kita lawan perbuatan pengecut demikian dengan melakukan gerakan moral dan aksi nyata untuk mengingatkan twitter, pemerintah, Kementrian Komunikasi dan Informatika, serta aparat penegak hukum segara mengambil langkah-langkah konkrit untuk menghentikan segala bentuk kejahatan siber," ujarnya menyeru. 

"Termasuk mengusut tuntas dan menangkan peretas akun Pak Din Syamsudin," demikian Didik Mukrianto. 

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya