Berita

Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun/Net

Politik

Rp 90,45 M Digelontorkan Ke Influencer, Ubedilah Badrun: Ini Benar-benar Rezim Simulacra

JUMAT, 21 AGUSTUS 2020 | 07:24 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemerintahan Joko Widodo mirip seperti rezim simulacra atau realitas semu karena rela menggelontorkan uang mencapai Rp 90,45 miliar untuk menggunakan influencer atau buzzer.

Begitu kata analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menanggapi temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) bahwa rezim Jokowi menggelontorkan uang Rp 1,29 triliun untuk aktivitas digital, dan untuk influencer sebesar Rp 90,45 miliar.

"Dalam perspektif sosiologi politik ketika sebuah pemerintahan cukup banyak menggunakan uang rakyat (APBN) untuk aktivitas media digital hingga mencapai Rp 1,29 triliun bahkan ada biaya untuk influencer dan buzzer senilai Rp 90,45 miliar itu artinya rezim pemerintahan ini benar-benar rezim simulacra," ujar Ubedilah Badrun kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (21/8).

Rezim simulacra sendiri, kata Ubedilah, dimaknai sebagai rezim politik yang diproduksi oleh sebuah industri komunikasi massa atau media sosial yang mengaburkan fakta melalui konstruksi realitas semu secara masih atau pencitraan masif.

"Simulacra adalah sebuah terminologi Jean Baudrillard (1929-2007), seorang sosiolog politik Prancis ketika menggambarkan realitas semu. Jadi rezim ini rezim yang gila realitas semu, rezim yang gila citra, takut realitas sesungguhnya," kata Ubedilah.

Hal tersebut dianggap sangat tidak punya hati nurani lantaran pencitraan dilakukan di tengah pandemik Covid-19.

"Lebih parahnya uang rakyat yang cukup besar Rp 90,45 miliar tersebut digunakan untuk pencitraan rezim (simulacra) di medsos di tengah rakyat banyak yang sedang menderita kemiskinan akibat Covid-19. Sungguh rezim ini tidak punya nurani. Tidak malu sama rakyat," terang Ubedilah.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Viral Video Mesum Warga Binaan, Kadiv Pemasyarakatan Jateng: Itu Video Lama

Jumat, 19 April 2024 | 21:35

UPDATE

Satgas Judi Online Jangan Hanya Fokus Penegakkan Hukum

Minggu, 28 April 2024 | 08:06

Pekerja Asal Jakarta di Luar Negeri Was-was Kebijakan Penonaktifan NIK

Minggu, 28 April 2024 | 08:01

PSI Yakini Ekonomi Indonesia Stabil di Tengah Keriuhan Pilkada

Minggu, 28 April 2024 | 07:41

Ganjil Genap di Jakarta Tak Berlaku saat Hari Buruh

Minggu, 28 April 2024 | 07:21

Cuaca Jakarta Hari Ini Berawan dan Cerah Cerawan

Minggu, 28 April 2024 | 07:11

UU DKJ Beri Wewenang Bamus Betawi Sertifikasi Kebudayaan

Minggu, 28 April 2024 | 07:05

Latihan Evakuasi Medis Udara

Minggu, 28 April 2024 | 06:56

Akibat Amandemen UUD 1945, Kedaulatan Hanya Milik Parpol

Minggu, 28 April 2024 | 06:26

Pangkoarmada I Kunjungi Prajurit Penjaga Pulau Terluar

Minggu, 28 April 2024 | 05:55

Potret Bangsa Pasca-Amandemen UUD 1945

Minggu, 28 April 2024 | 05:35

Selengkapnya