Berita

Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun/Net

Politik

Rp 90,45 M Digelontorkan Ke Influencer, Ubedilah Badrun: Ini Benar-benar Rezim Simulacra

JUMAT, 21 AGUSTUS 2020 | 07:24 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemerintahan Joko Widodo mirip seperti rezim simulacra atau realitas semu karena rela menggelontorkan uang mencapai Rp 90,45 miliar untuk menggunakan influencer atau buzzer.

Begitu kata analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menanggapi temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) bahwa rezim Jokowi menggelontorkan uang Rp 1,29 triliun untuk aktivitas digital, dan untuk influencer sebesar Rp 90,45 miliar.

"Dalam perspektif sosiologi politik ketika sebuah pemerintahan cukup banyak menggunakan uang rakyat (APBN) untuk aktivitas media digital hingga mencapai Rp 1,29 triliun bahkan ada biaya untuk influencer dan buzzer senilai Rp 90,45 miliar itu artinya rezim pemerintahan ini benar-benar rezim simulacra," ujar Ubedilah Badrun kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (21/8).


Rezim simulacra sendiri, kata Ubedilah, dimaknai sebagai rezim politik yang diproduksi oleh sebuah industri komunikasi massa atau media sosial yang mengaburkan fakta melalui konstruksi realitas semu secara masih atau pencitraan masif.

"Simulacra adalah sebuah terminologi Jean Baudrillard (1929-2007), seorang sosiolog politik Prancis ketika menggambarkan realitas semu. Jadi rezim ini rezim yang gila realitas semu, rezim yang gila citra, takut realitas sesungguhnya," kata Ubedilah.

Hal tersebut dianggap sangat tidak punya hati nurani lantaran pencitraan dilakukan di tengah pandemik Covid-19.

"Lebih parahnya uang rakyat yang cukup besar Rp 90,45 miliar tersebut digunakan untuk pencitraan rezim (simulacra) di medsos di tengah rakyat banyak yang sedang menderita kemiskinan akibat Covid-19. Sungguh rezim ini tidak punya nurani. Tidak malu sama rakyat," terang Ubedilah.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya