Berita

Ahmad Yani/Net

Politik

Tanggapi Kehadiran KITA, Inisiator KAMI: Seharusnya Mengontrol Kekuasaan, Bukan Mengontrol Sesama Civil Society

KAMIS, 20 AGUSTUS 2020 | 20:12 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Meskipun tidak mempersoalkan kehadiran Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA), Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) turut mengkritisi tujuan KITA.

Inisiator sekaligus deklarator KAMI, Ahmad Yani menilai, seharusnya kekuatan civil society melakukan kontrol terhadap kekuasaan, dan bukan malah mengontrol atau membuat saingan sesama civil society.

"Tapi sayang seharusnya, civil society itu adalah mengontrol kekuasaan, bukan sesama civil society. Tapi kita gak ada masalah. Enggak ada terganggu, malah KAMI mengajak KITA untuk menilai sama-sama kondisi hari ini. Jawab aja, silakan KITA menjawab apa yang ada," ujar Ahmad Yani kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (20/8).


Bahkan, Yani pun menilai bahwa jargon atau slogan KITA yakni "Tidak Ada KAMI, Tidak Ada KAU, Yang Ada KITA, KITA Indonesia" hanyalah sebuah pemantik.

"Kita gak ada waktu lah melayani model-model kaya gitu. Coba kreatiflah, kalau mereka mau membela pemerintah Jokowi, sebut aja sekarang gak krisis. Jawab aja begitu, lebih bagus. Tidak ada minus 5,32. Sekarang positif. Terus jawab bahwa pemerintah sudah menyalurkan uang ke semuanya, kaya gitu," jelas Yani.

Yani pun turut mengingatkan bahwa gerakan moral adalah gerakan untuk membela rakyat atas kondisi bangsa Indonesia saat ini.

Kata Yani, kesulitan warga mencari kerja dan berbagai kondisi yang memprihatinkan adalah fakta politik yang tidak bisa disangkal.

"Kalau gerakan moral adalah dia memperjuangkan kepentingan rakyat, rakyat susah cari kerja, bagaimana mereka caranya, terus rakyat susah sekarang ini katanya dana-dana Covid-19 besar, tapi kok orang mau tes bayar, rapid test dan swab test bayar mahal," pungkas Yani.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya