Pemimpin partai sekuler, Partai Umat dari Irak, Mithal Al-Alusi mendesak pemerintah untuk mengikuti langkah Uni Emirat Arab (UEA) untuk menormalisasi hubungan dengan Israel.
Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat tersebut mengatakan, Irak harus membangun hubungan yang stabil dengan semua negara, termasuk Israel. Khususnya untuk mencegah perkembangan kekuasaan Iran di panggung politik Irak.
"Irak perlu keluar dari kamp perang, ekstremisme dan delusi, serta perlu membangun hubungan yang stabil dengan semua negara di dunia," ujarnya seperti dikutip
MEMO.
"Untuk itu, Irak membutuhkan perjanjian damai dengan Israel, serupa dengan Emirat," sambungnya.
Menurut Al-Alusi, saat ini beberapa tokoh politik Irak juga sudah melakukan komunikasi infromasi dengan pihak Israel.
"Jika politisi Irak tidak takut pada Iran, dan Teheran tidak mengontrol keputusan mereka, Irak akan mendahului UEA dalam membuat perjanjian damai dengan Israel," tambahnya.
Walaupun begitu, pernyataan Al-Alusi tersebut berbeda 180 derajat dengan posisi resmi pemerintah Irak yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri pada awal bulan ini.
"Kami tegaskan posisi Irak dalam masalah Palestina adalah sama dengan posisi berprinsip dan historis dalam menolak pendudukan Israel dan perampasan tanah Arabnya. Kami tidak memiliki hubungan apapun dengan negara pendudukan dan kami berkomitmen pada prinsip boikot," ujar kementerian.
Normalisasi hubungan antara UEA dan Israel diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump pada 13 Agustus 2020. UEA menjadi negara Teluk pertama dan negara Arab ketiga yang melakukan normalisasi hubungan dengan Israel setelah Mesir dan Yordania.
Setelah UEA, beberapa spekulasi mencuat terkait negara Arab lainnya yang akan melakukan normalisasi, di antaranya adalah Bahrain dan Oman.
Analis Urusan Timur Tengah dari Jerusalem Post, Seth J. Frantzman mengatakan, Irak memiliki terlalu banyak pengaruh Iran untuk menormalisasi hubungan dengan Israel.
