Berita

Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono/Net

Politik

Ketimbang Gabung Kabinet Jokowi, AHY Disarankan Besarkan Demokrat Hadapi 2024

KAMIS, 20 AGUSTUS 2020 | 15:57 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Isu kocok ulang kabinet atau reshuffle terus bergulir. Belakangan kabar Menteri agar tak meninggalkan ibukota Jakarta makin menguatkan adanya pergantian pembantu Presiden Jokowi.

Terbaru, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menyebut sebanyak 11 hingga 18 posisi Menteri akan diganti dan terdapat beberapa nama baru seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Sandiaga Salahudin Uno.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah berpandangan, dua nama baru yaitu Hadi Tjahjanto dan Sandiaga Uno dinilai sah saja jika kemudian bergabung ke dalam kabinet Presiden Jokowi, karena secara afiliasi kini keduanya bebas dari kepentingan politik.


Namun Dedi menyayangkan, jika putra sulung mantan Presiden SBY itu ikut bergabung atas apapun alasannya, baik permintaan Presiden Jokowi atau pengajuan Partai Demokrat.

“AHY memimpin parpol dan tentu lebih berpeluang untuk membesarkan Demokrat menghadapi kontestasi 2024,” kata Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (20/8).

Dedi menyarankan, sebaiknya AHY yang saat ini menjabat Ketua Umum Demokrat menimbang secara cermat sisi politisnya.

Menurut Dedi, jika kemudian Demokrat bergabung ke dalam koalisi pemerintah maka hampir dipastikan partai oposisi minim karena hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“AHY ada baiknya menimbang sisi politis karena pilihannya berada di Parpol, 2024 oposisi minim pesaing, sementara PKS sendiri hingga hari ini belum mengemuka tokoh yang potensial diusung,” urai Dedi.

Fakta politik itu, kata Dedi perlu diambil momentum oleh Demokrat untuk tetap di luar Pemerintahan demi menjaga populisme Parpol di 2024.

Meski demikian, Dedi tak menampik bahwa peluang AHY masuk atau ditarik ke kabinet sangat kecil.

“Jika memang diperlukan tambahan mitra koalisi, justru PAN lebih berpeluang. Sandiaga Uno jauh lebih memungkinkan, baik dari sisi kapasitas maupun afiliasi politik. Sehingga koalisi pemerintah akan lebih nyaman jika Sandiaga masuk. Hanya saja, ini bergantung Presiden memandang perlu tidaknya reshufle dalam pertimbangan politik,” demikian Dedi.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Sejarah Baru! Hattrick Perdana Messi Bawa Argentina Libas Aljazair dan Samai Rekor Klose

Rabu, 17 Juni 2026 | 10:15

KPK Buka Peluang Kembangkan Penyidikan Kasus Bea Cukai yang Seret Nama Djaka Budi Utama

Rabu, 17 Juni 2026 | 10:01

Reog Sekolah Rakyat Ponorogo Raih Penghargaan di Ajang Piala Presiden

Rabu, 17 Juni 2026 | 09:34

Pemerintah Hentikan Sementara MBG Selama Libur Sekolah

Rabu, 17 Juni 2026 | 09:32

Mahfud MD Nilai Dadan Hindayana Layak Dihukum Mati Jika Terbukti Korupsi

Rabu, 17 Juni 2026 | 09:23

Harga Minyak Brent Kembali ke Level 78 Dolar AS

Rabu, 17 Juni 2026 | 09:19

Harta Wamenko Pangan Hanif Faisol Tembus Rp8,9 Miliar, Naik Tajam Sejak 2022

Rabu, 17 Juni 2026 | 09:04

Bursa Asia Dibuka Merah, Kospi Pimpin Penurunan

Rabu, 17 Juni 2026 | 08:52

Bayan Resources Siap Tebar Dividen Rp 8,96 Triliun dari Laba Buku 2025

Rabu, 17 Juni 2026 | 08:40

Wall Street Variatif, Dow Jones Terbang Tinggi

Rabu, 17 Juni 2026 | 08:23

Selengkapnya