Berita

Menko Polhukam Mahfud MD/Net

Politik

Mahfud MD: Sebenarnya Yang Menuding Dan Dituding Sama-sama Berekspresi Politik

KAMIS, 20 AGUSTUS 2020 | 14:54 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pasca deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mengeluarkan delapan (8) maklumat menyelamatkan Indonesia terus mendapat sorotan.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai, gerakan apapun dari sekelompok masyarakat yang mengeluarkan pernyataan sikap sulit dihindari dari nuansa politis.

Sebab menurut Mahfud, baik pihak yang menuding gerakan tersebut adalah gerakan politik maupun pihak yang dituding membantah gerakan tersebut adalah gerakan politik sulit dipungkiri.


"Sebenarnya yang menuding dan yang dituding sama-sama berekspresi politik karena berbicara tentang negara. Salah satu asal kata politik adalah "polis" (Yunani) yang berarti negara," kata Mahfud MD, Kamis (20/8).

Mahfud menambahkan, demikian halnya jika ada pihak-pihak yang berbicara tentang kebijakan negara hingga membuat petisi sekalipun, hal itu merupakan ekspresi politik.

"Tak perlu menolak dengan mengatakan "ini bukan politik". Salah satu asal kata politik adalah "policy" yang berarti kebijakan. Kalau berbicara tentang kebijakan berarti bicara berpolitik," tuturnya.

Atas dasar itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini meminta semua pihak untuk tidak takut akan tudingan-tudingan politis setelah melakukan suatu gerakan yang menurut Mahfud itu sejatinya gerakan politis.

"Jadi tak perlulah kita takut dikatakan berpolitik sebab berpolitik itu berarti bernegara atau ikut memikirkan atau mengurus kebijakan negara. Yang harus dipahami berpilitik itu tidak sama dengan berpartai politik. Berpartai politik itu hanya sebagian kecil dari aktivitas politik," demikian Mahfud MD.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya