Sandiaga Uno dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)/Net
Kabar Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet Indonesia Maju semakin santer. Adalah Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane yang menyebut sekitar 11 hingga 18 anggota anggota kabinet akan di reshuffle pasca Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
Dari 11 hingga 18 anggota kabinet yang disebut Neta itu antara lain Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto disebut bakal menggantikan posisi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Sementara posisi Prabowo digeser ke Menteri Pertanian.
Selain itu, ada nama Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Gerindra Sandiaga Uno yang bakal ditarik ke kabinet Indonesia Maju.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai bahwa peluang AHY diajak gabung dalam kabinet kecil.
"Sangat kecil kemungkinan AHY ditarik ke kabinet Indonesia Maju," kata Dedi Kurnia Syah saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Kamis (20/8).
Menurutnya, yang lebih berpeluang adalah orang-orang dari Partai Amanat Nasional (PAN). Hal itu lantaran posisi AHY sebagai ketua umum Demokrat tengah mempersiapkan Pilpres 2024. Ini akan menjadi pertimbangan AHY sekalipun diajak gabung kabinet.
"Jika memang diperlukan tambahan mitra koalisi, justru PAN lebih berpeluang. AHY memimpin parpol dan tentu lebih berpeluang untuk membesarkan Demokrat menghadapi kontestasi 2024. Dan ini menjadi momentum Demokrat untuk terap di luar pemerintahan demi menjaga populisme parpol di 2024," kata Dedi Kurnia Syah.
Berbeda dengan Sandiaga Uno, kata Dedi Kurnia, dia justru lebih berpeluang mengisi Kabinet Indonesia Maju. Pasalnya, posisi Sandi di Gerindra yang notebene partai pendukung pemerintah lebih berpeluang ketimbang Demokrat.
"Sandiaga Uno jauh lebih memungkinkan, baik dari sisi kapasitas maupun afiliasi politik. Sehingga koalisi pemerintah akan lebih nyaman jika Sandiaga masuk," urainya.
"Hanya saja, ini bergantung presiden memandang perlu tidaknya reshufle dalam pertimbangan politik," demikian Dedi Kurnia Syah.
