Gerakan KAMI Tidak Bisa Diredam Dengan Jatah Kursi Menteri

Cara Meredam KAMI Bukan Dengan Membagi Jabatan Menteri!

RMOL. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dideklarasikan secara terbuka kemarin mendapat banyak terpaan isu miring.

Beberapa di antaranya menyebutkan, KAMI hanya berupaya mendapatkan jatah kue reshuffle yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat.

Bahkan muncul isu di media sosial yang menyebut gerakan yang digagas oleh Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin adalah upaya untuk menggulingkan kepemimpinan Jokowi.

Wacana yang kontroversial ini mengundang komentar pengamat politik dari Universitas Islam Al-Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin.

Secara khusus, dia mengamati persoalan isu reshuffle yang dikait-kaitkan oleh sejumlah pihak yang menuduh KAMI meminta jatah menteri sebagai suatu anggapan yang keliru.

"Soal isu reshuffle dan gerakan KAMI merupakan suatu yang beda. Reshuffle merupakan domain presiden. Dan gerakan KAMI merupakan domain dan bagian dari gerakan civil society," ujar Ujang saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (19/8).

Justru menurutnya, jikalau benar Jokowi akan melakukan reshuffle dalam waktu dekat ini, maka yang akan diangkat menjadi menteri baru adalah orang-orang yang berasal dari partai politik dan atau kalangan profesional di luar tokoh-tokoh KAMI.

"Reshuffle itu jatahnya partai-partai politik dan profesional di luar tokoh KAMI. Jadi kalau ada reshuffle pun itu tak akan ada yang diambil dari tokoh KAMI," ungkapnya.

Karena itu, direktur eksekutif Indonesia Political Review ini menyimpulkan, gerakan KAMI tidak akan bisa diredam dengan cara membagi-bagikan kue kekuasaan di dalam pemerintah.

"Sepertinya cara meredam KAMI bukan dengan menjadikan orang-orang KAMI jadi menteri," demikian Ujang Komarudin menambahkan.