Dalam menghadapi pandemik virus corona baru (Covid-19), pemerintah telah menyiapkan payung hukum untuk melindungi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui omnibus law Rancangan Undang Undang Cipta Kerja.
Selain itu, pemerinta telah menelorkan kebijakan dukungan berupa restrukturisasi kredit, subsidi bunga dan akses permodalan. Tujuannya agar sektor UMKM tidak mengalami dampak ekonomi serius yang mengakibatkan krisis.
Demikian disampaikan Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Kelautan dan perikanan (KKP), Iis Edhy Prabowo ketika menjadi Keynote Speaker dalam acara Webinar bertema “
Mendulang Rupiah Melalui Pemanfaatan Cangkang Kerang dan Kulit Ikan†yang digelar Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, KKP, Selasa (18/).
“Di mana dalam Omnibus Law itu, mengatur tentang kemudahan pembuatan usaha tingkat menengah. Jadi aturan dan birokrasinya diubah jadi businessman friendly. Jadi tidak ada lagi pungli dan suap,†kata Anggota Komisi V DPR RI ini.
Iis mengatakan, saat ini telah ada Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 14 Mei 2020 sebagai bentuk dukungan dan dorongan pemerintah terhadap penggunaan produk-produk lokal.
“Di mana dalam Omnibus Law itu, mengatur tentang kemudahan pembuatan usaha tingkat menengah. Jadi aturan dan birokrasinya diubah jadi businessman friendly. Jadi tidak ada lagi pungli dan suap,†kata Anggota Komisi V DPR RI ini.
Istri Menteri KKP Edhy Prabowo ini menjelaskan bahwa sektor yang menjadi prioritas untuk diselamatkan pemerintah selama masa pandemi Covid-19 saat ini adalah UMKM. Alasannya adalah sektor UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia.
“Pemerintah memberikan dukungan yakni restrukturasi kredit UMKM, dibarengi dengan subsidi bunga dan memberikan kemudahan untuk mendapatkan kredit modal kerja baik melalui penempatan dana murah pada perbankan maupun penjaminan kredit,†kata Iis.
