Kepala BP2MI, Benny Rhamdani (kanan)/Net
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) membebaskan biaya penempatan pekerja migran dan me-launching Satgas Pemberantasan Pengiriman PMI Non Prosedural.
Kepala BP2MI, Benny Rhamdani menyebutkan, pembebebasan biaya dan pembentukan satgas ini merupakan hadiah istimewa untuk pekerja migran dalam rangkaian hari ulang tahun (HUT) ke-75 Kemerdekaan RI.
Kata Benny, sejak mengeban tugas di BP2MI dia sudah mengidentifikasi bahwa persoalan terbesar PMI adalah kuatnya sindikasi yang melibatkan berbagai oknum, baik di jajaran pemerintahan maupun di luar pemerintahan.
"Oleh karenaya, saya menggariskan kebijakan yang tegas untuk kita bersama-sama memerangi sindikat pengiriman PMI non prosedural yang selama ini menjadi akar karut marutnya, berantakannya persoalan penempatan PMI," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (17/8).
"Sehingga negara tidak dapat memberikan pelindungan maksimal, selain juga dirugikan akibat hilangnya potensi remitansi,†dia menambahkan.
Sambungnya, seraya merayakan 75 tahun Indonesia merdeka, BP2MI juga akan mendorong Satgas Pemberantasan Pengiriman PMI Non Prosedural menjadi bagian dari gugus tugas nasional.
Sehingga, memiliki kewenangan yang kuat, mampu berkoordinasi dengan kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah serta dapat menjangkau hingga pemerintah di level desa.
“Perlu saya sampaikan, satgas ini akan melakukan pencegahan dan penanganan sindikat pengiriman PMI Non Prosedural
land-based dan sea-based, dan beroperasi di daerah-daerah perbatasan, di kantong-kantong PMI, serta melakukan pencegahan dan penanganan di negara tujuan penempatan tertentu,†jelasnya.
Ia menambahkan, satgas ini juga melibatkan kelompok-kelompok masayarakat sipil, kalangan ormas keagamaan, serta para akademisi untuk menguatkan efektivitas kerja dari satgas tersebut.
“Kita akan buktikan, kita bisa melakukannya. Negara tidak akan kalah dengan mereka, seberapa pun kuatnya mereka, sebesar apapun jaringan mereka, kita akan sikat tuntas,†tegasnya.
