Diskusi daring tentang Ancaman dan Tantangan Pilkada di Tengah Pandemik Corona/Repro
Perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di tengah pandemik virus corona baru (Covid-19) memiliki plus minus bagi keberlangsungan pemerintah dan pembangunan negara.
Demikian disampaikan Ketua Netfid Indonesia Dahlia Umar saat mengisi diskusi daring tentang "Ancaman dan Tantangan Pilkada Pilkada Serentak di tengah pandemi Covid-19" yang diadakan PMII Komisariat Ibnu Chaldun Jakarta, Minggu (16/8).
Dahlia menjelaskan, beberapa kelebihannya itu antara lain Pilkada dapat memastikan jabatan pemerintahan sesuai masa jabatan. Selain itu, Pilkada dapat menggerakkan roda perekonomian, sehingga agenda pembangunan sosial dan politik berjalan tepat waktu.
"Jika Pilkada tetap dilaksanakan adanya kelangsungan pemerintah sesuai masa jabatan, dapat menggerakkan roda perekonomian, agenda pembangunan, sosial politik tepat waktu dan dapat mengevaluasi kinerja pemerintah pada masa pandemi Covid ini," demikian analisa Dahlia Umar, Minggu (16/8).
Meski demikian, Dahlia mengutarakan bahwa ada kekurangan dari penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemik akan meminimalisir penularan dan fokus menangani bencana non alam berupa wabah Covid-19.
Menurut Dahlia, dengan menunda Pilkada keselamatan dan kesehatan masyarakat dapat dijamin. Selain itu, persiapan dari Pilkada akan semakin matang dan kualitasnya terjamin.
"Kekurangan-kekurangan lainnya juga bisa terjadi adanya potensi penularan bila tidak diimbangi mitigasi pencegahan dan protokol kesehatan yang ketat, butuh persiapan matang dan anggaran yang besar, serta dapat mempengaruhi kualitas pemilu karena adanya physical distancing (membatasi gerak), menciptakan ketidakadilan antar kontestan pertahana dengan penantang," tutup Dahliah.
Dalam acara diskusi daring itu juga dihadiri oleh Ketua Umum PB PMII Agus M. Herlambang dan Kornas JPPR Alwan Ola Riantoby.
Agus M Herlambang memberikan titik tekan terkait dengan potensi pelanggaran saat pelaksanaan Pilkada. Kata Agus, mengingat saat kondisi normal sebelum ada pandemik Covid-19 berbagai pola pelanggaran masih kerap terjadi.
"Ketika sistem bisa berubah namun elitnya tidak berubah, banyak persoalan yang kita hadapi dalam masa pandemi. Terkait isu hak kontestan dimana penyaluran bantuan sosial menjadikan alat terselubung untuk mengkampanyekan calon pertahana," tandas Agus.
