Pengamat: Jokowi Harus Ganti Nadiem Makarim Karena Tidak Paham Dunia Pendidikan Di Indonesia

Masifnya kritikan terhadap sejumlah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim ditengarai akibat ketidakpahamannya terhadap dunia pendidikan di Indonesia itu sendiri.

Sebabnya, menjadi tidak heran dan memang seharusnya jika mantan CEO Gojek Indonesia itu direshuflle dari jabatannya sebagai Mendikbud.

Begitu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Sabtu (15/8).

"Mendikbud (Nadiem Makarim) tak mengerti tentang dunia pendidikan Indonesia. Jadi kebijakan-kebijakannya salah sasaran. Dan stakeholder pendididikan juga banyak yang mengkritik serta protes atas kebijakan-kebijakannya," kata Ujang Komarudin.

Menurut pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini, Mas Menteri, sapaan karib Nadiem Makarim, layak dievaluasi lantaran dianggap sudah tidak lagi sejalan dengan visi misi Presiden.

Hal itu tercermin dari program organisasi penggerak (POP) yang menuai kritikan karena dianggap menegasikan peran ormas bersejarah sekelas Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) hingga Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Menurut Ujang, Nadiem Makarim memang sukses secara karir di dunia digital seperti unicorn Gojek Indonesia.

Hanya saja, ia tidak cocok jika harus menerapkan iklim bisnis di sektor pendidikan.

"Nadiem itu sukses di Gojek. Tapi tak cocok di Kemendikbud," ujar Ujang Komarudin.

Belum lagi, masalah birokrasi di Kemendikbud yang disebut-sebut ada birokrasi didalam birokrasi. Hal ini antara lain yang membuat institusi perlu dievaluasi dengan mencopot Nadiem Makarim selaku nahkoda masa depan pendidikan nasional.

"Birokrasi di Kemendikbud juga acak-acakan. Bawa teman-temennya masuk Kemendikbud. Harusnya Jokowi reshuffle Mendikbud," pungkasnya.

Bergulirnya wacana reshuffle kabinet ini setelah presiden Jokowi berpidato dan "marah-marah" terhadap para menterinya pada Sidang Kabinet Paripurna 18 Juni 2020 lantaran dianggap kurang memiliki sense of crisis, bahkan kepala negara mengancam akan merombak kabinet dan membubarkan 18 lembaga.