UNI Emirat Arab (UEA), Israel, dan Amerika, secara bersama-sama mengumumkan bahwa dalam waktu dekat antara UEA dan Israel akan menjalin hubungan diplomatik.
Presiden Amerika Donald Trump menyatakan akan menjadi tuan rumah dan mengundang Perdana Mentri Israel Benjamin Netanyahu dan Putra Mahkota UEA Sheikh Mohammed Al Nahyan ke Gedung Putih, untuk menandatangani kesepakatan damai antara kedua negara.
Banyak hal yang terasa ganjil dalam masalah ini. Pertama, digunakannya istilah "perdamaian", padahal antara UEA dan Israel tidak pernah berperang.
Berbeda dengan dua negara Arab lain yang lebih dahulu melakukan perjanjian damai dengan Israel, seperti Mesir dan Yordania yang berkali-kali berperang dengan Israel.
Kedua, UEA menyatakan hubungan diplomatik kedua negara dilakukan sebagai upaya untuk menghentikan aneksasi terhadap Tepi Barat milik Palestina. Padahal pada saat bersamaan Israel menyatakan hanya menghentikan sementara upaya aneksasi. Hal ini bukan hal baru, karena tidak ada yang berubah dari sikap Israel.
Akan tetapi hanya pengulangan pernyataan sebelumnya yang menyatakan menunda aneksasi de jure pada awal bulan Juli lalu, karena ditentang oleh hampir seluruh negara di dunia. Konon Amerika sebagai satu-satunya negara yang mendukung, berubah sikap setelah melihat besarnya arus yang menentangnya.
Ketiga, Amerika dengan retorikanya berusaha menempatkan seolah-olah kesepakatan antara UEA-Israel ini setara dengan Perjanjian Damai Mesir-Israel (1979) yang dimediasi Presiden Jimmy Charter, perjanjian damai Palestina-Israel (1993) yang dimediasi Presiden Bill Clinton, dan perjanjian damai Yordania-Israel (1994) yang dimediasi Presiden Bill Clinton juga.
Perjanjian damai yang dimediasi Charter dan Clinton ini diakui dunia sebagai prestasi Amerika.
Tampaknya Presiden Donald Trump akan mengklaim peristiwa ini sebagai prestasi besar dirinya di hadapan rakyat Amerika, yang akan menentukan pilihannya pada Pilpres yang akan berlangsung 3 November 2020 mendatang.
Trump berusaha keras mendongkrak citra dirinya, mengingat semua jejak pendapat menyatakan posisinya tertinggal jauh dari pesaingnya Joe Biden.
Jika kita mengikuti secara seksama kebijakan UEA terhadap Israel selama beberapa tahun terakhir, meskipun tidak memiliki hubungan diplomatik secara resmi, akan tetapi mereka telah membangun kerjasama di berbagai bidang, terutama di bidang ekonomi, keamanan, dan intelijen.
Kunjungan timbal balik pejabat antara dua negara sudah kerap dilakukan. Karena itu, sebenarnya apa yang dilakukan saat ini hanya deklarasi hubungan dua negara secara formal.
Bagi UEA hal ini perlu dilakukan untuk memuluskan agenda nasionalnya, terutama terkait dengan upayanya untuk masuk ke dalam dunia industri modern yang sarat dengan teknologi canggih. Sejauh ini UEA telah berhasil mengirimkan astronotnya ke ruang angkasa, membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir, dan meluncurkan satelitnya sendiri.
Dukungan Amerika dan sekutu-sekutunya seperti: Jepang, Korea Selatan, dan Israel sangat diperlukan, sekaligus untuk menjamin agar agenda ini tidak diganggu.
Hal ini terlihat dari sejumlah perjanjian kerjasama bilateral tambahan di bidang investasi, pariwisata, penerbangan langsung, telekomunikasi, dan bidang lainnya, yang akan ditandatangani mengiringi perjanjian pembukan hubungan diplomatik penuh antara dua negara.
Sayangnya perjanjian UEA-Israel ini harus dibayar terlalu mahal. Pertama, Israel berhasil menambah satu lagi negara Arab yang mengakui eksistensi negara Zionis ini.
Hal ini semakin memperkuat keyakinan negara Yahudi tersebut, yang berupaya mendapatkan pengakuan negara-negara Arab tetangganya secara parsial atau sendiri-sendiri, bukan seperti yang diinginkan negara-negara Arab dimana perdmaian dilakukan secara bersama-sama dengan imbalan kemerdekaan Palestina, dengan batas wilayah sebelum Perang Rab-Israel tahun 1967. Hal ini berimplikasi terhadap semakin jauhnya kemerdekaan Palestina.
Kedua, hubungan diplomatik kedua negara akan diikuti dengan pembukaan kedutaan besar di ibukota negara masing-masing. Kita saksikan nanti dimana Kedutaan UEA akan dibangun? Bila Kedutaan UEA berada di Yerusalim/Al Quds sebagai imbalan Kedutaan Israel yang akan dibuay di Abu Dhabi, maka berarti UEA mengakui ibukota Israel yang baru saja dipindah dari Tel Aviv.
Sementara ini baik Mesir maupun Yordania masih menempatkan kedutaan besarnya di Tel Aviv. Hal ini sangat penting karena berpotensi hilangnya Masjidil Aqsa sebagai kota Suci ketiga Ummat Islam setelah Makkah dan Madinah.
Ketiga, solidaritas diantara negara-negara Arab yang tergabung dalam Liga Arab (Al Khilafah Al Arabiyyah) yang dibentuk untuk mencegah berdirinya negara Zionis Israel sekaligus untuk membela Palestina semakin hancur. Begitu juga solidaritas diantara negara-negara muslim yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam disingkat OKI (Al Khilafah Al Islamiyyah) yang dibangun untuk menyelamatkan Masjidil Aqsa semakin tak berdaya.
Menurut sejumlah pengamat Timur Tengah, apa yang dilakukan UEA saat ini akan memberikan efek domino, paling tidak tiga negara Arab Teluk segera menyusul, seperti Saudi Arabia, Oman, dan Bahrain. Dengan demikian negara-negara Arab akan semakin terfragmentasi antara yang bersahabat dengan Israel dan yang memusuhinya.
Negara-negara Arab dan muslim yang mendukung sikap lunak kepada Israel akan berkiblat kepada Poros Mesir, Saudi Arabia, UEA, dan Bahrain. Sedangkan yang bersikap keras kepada Israel akan berkiblat pada poros Turki, Iran, dan Qatar. Friksi dua poros ini kedepan tampaknya akan semakin meruncing.
Wallahua'lam.
Penulis adalah pengamat politik Islam dan demokrasi.
