Berita

Foto ilustrasi/Net

Politik

Komisi IX Bakal Pelototi Anggaran Rp 169,7 T Untuk Kesehatan, Didorong Buat Vaksin Sendiri

SABTU, 15 AGUSTUS 2020 | 13:44 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi IX DPR RI menyambut baik pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo yang akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 169,7 triliun atau 6,2 persen dari keseluruhan R-APBN 2021.

Karena itu, Komisi IX akan mengawasi dan mengkritisi alokasi untuk penanganan pandemik Covid-19. Termasuk memastikan alokasi anggaran untuk vaksin produk dalam negeri.

Demikian disampaikan anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati saat mengisi seial diskusi daring Polemik MNC Trijaya FM bertajuk "Menantu Vaksin Covid-19", Sabtu (15/8).


"Kemarin menarik pidato Pak Presiden di Sidang Tahunan dan juga Nota Keuangan yang disampaikan. Bahwa anggaran Kesehatan sebesar Rp 169,7 triliun yakni 6,2 persen APBN ini termasuk untuk penanganan Covid-19. Dan berarti di dalamnya ada komponen untuk vaksin yang sedang diproses seperti saat ini," kata Mufidayati.

"Nah, yang ingin kita perjelas nanti di dalam rapat itu yang perlu kita kritisi oleh Komisi IX adalah bagaimana alokasi untuk vaksin Merah Putih ya," imbuhnya menegaskan.

Menurut politisi perempuan PKS ini, vaksin Covid-19 yang diproduksi dalam negeri (vaksin Merah Putih) patut didukung penuh oleh semua stakeholder khsususnya negara. Meskipun, vaksin Covid-19 Sinovac China yang saat ini sedang diuji klis pun sedianya tetap berjalan.

"Jangan sampai nanti anggaran-anggaran ini tidak clear nanti pengalokasiannya. Jangan sampai kita fokus ke salah satu vaksin, tapi vaksin yang di dalam negeri ini tetap harus disupport karena biar bagaimanapun ini adalah upaya yang sudah dilakukan," tegasnya.

"Artinya, kita sih support pasti kita dukung lah semuanya yang terbaik untuk rakyat Indonesia," demikian Mufidayati.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya