Berita

Salamuddin Daeng/Net

Publika

Ketika Pemerintahan Ditinggal Oleh Uang

JUMAT, 14 AGUSTUS 2020 | 18:00 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

MASALAH terbesar sekarang adalah pemerintah tak punya uang. Pada saat yang sama, dihadapkan dengan pandemik Covid-19 dan butuh uang, juga dihadapkan dengan pelemahan ekonomi global dan butuh uang, juga dihadapkan dengan kewajiban/utang yang besar dan butuh uang untuk membayarnya.

Tiga perkara utama yang dihadapi pemerintah sekarang yakni:

1. Swasta dan pemerintah dihadapkan pada kewajiban yang besar. Utang gross goverment debt hampir mencapai 10 ribu triliun. Jatuh tempo utang jangka pendek dan jangka panjang sekitar 350-400 T tergantung kurs.


2. Swasta tak mungkin selamat tanpa sokongan pemerintah. Sokongan dalam bentuk investasi pemerintah, penyertaan pemerintah, dll. Sebagaimana UU 2 tahun 2020.

3. Sementara pemerintah tak mungkin bisa menyelamatkan diri sendiri. Target defisit/pembiayaan tidak tercapai. Target pajak dan PNBP atau penerimaan tidak tercapai.

Ada beberapa peristiwa menarik laporan Bank Dunia “long Road to recovery economy” :

1. Proposal utama pemerintah terkait Omnibus Law ditolak. Dikatakan berdampak pada lingkungan, hilangnya hak pekerja dan kesehatan.

2. Indonesia dimasukkan ke dalam midle income country artinya tidak dapat donor lagi.

3. Padahal pemerintah mau beralih dari global bond ke pinjaman multilateral dan bilateral, namun itu langsung dipatahkan.

4. Di bagian Fitch rating mempertahankan peringkat investasi utang Indonesia stable outlook. Artinya tetap harus jalur global bond yang semakin mahal dan menuntut imbal hasil yang tinggi.

Fakta menarik lainnya adalah bahwa pemerintah telah ditinggal oleh uang:

1. Utang luar negeri ke lembaga keuangan multilateral dan bilateral turun 19 miliar dolar lebih di kuartal 1 2020.

2. Pinjaman global bond dari dana dalam negeri meningkat 300 triliun lebih sampai Juli. Setara dengan jatah setahun. Jadi semester depan tak bisa lagi dapat global bond. Apalagi mencapi target 1.039 triliun dari rencana defisit.

3. Sementara Dirjen pengelolaan utang negara mengatakan, pemerintah akan beralih ke pinjaman multilateral dan bilateral. Artinya global bond enggak mungkin lagi.

Jadi masalahnya ini tak ada uang. Mau ke mana-mana tak ada uang. Begitulah nasib ditinggal oleh uang. Mudah mudahan masih bisa tidur. Bangun tidur bisa mengkhayal lagi tanpa tepi.

Populer

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

UPDATE

Bahlil Maju Caleg di Pemilu 2029, Bukan Cawapres Prabowo

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:15

Temui Presiden Prabowo, Dubes Pakistan Siap Dukung Keketuaan Indonesia di D8

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:15

Rusia Pastikan Tak Hadiri Forum Perdana Board of Peace di Washington

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:06

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Mantan Pendukung Setia Jokowi Manuver Bela Roy Suryo Cs

Kamis, 12 Februari 2026 | 19:58

Buntut Diperiksa Kejagung, Dua Kajari Sumut Dicopot

Kamis, 12 Februari 2026 | 19:57

5 Rekomendasi Drama China untuk Temani Liburan Imlek 2026

Kamis, 12 Februari 2026 | 19:47

Integrasi Program Nasional Jadi Kunci Strategi Prabowo Lawan Kemiskinan

Kamis, 12 Februari 2026 | 19:44

Posisi Seskab Teddy Strategis Pastikan Arahan Presiden Prabowo Bisa Berjalan

Kamis, 12 Februari 2026 | 19:41

Polri Ungkap Alasan Kembali Periksa Jokowi

Kamis, 12 Februari 2026 | 19:39

Selengkapnya