Berita

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PPP, Achmad Baidowi/Net

Politik

Minimalis, Bantuan Rp 600 Ribu Kepada Pekerja Belum Cukup Dongkrak Daya Beli

JUMAT, 14 AGUSTUS 2020 | 08:37 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan program pemberian dana subsidi kepada pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta. Mereka akan mendapatkan bantuan Rp 600 ribu per bulan terhitung sejak September hingga Desember 2020.

Bantuan tunai berupa subsidi gaji ini diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga dan keempat.

Namun demikian, anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PPP, Achmad Baidowi, berpandangan bantuan tersebut tidak cukup untuk menggenjot daya beli masyarakat.


“Dengan besaran (subsidi) yang minimalis tersebut sukar untuk mendongkrak konsumsi agregat dan pertumbuhan ekonomi. Belum lagi persoalan administrasi yang tentunya memerlukan waktu untuk mengeksekusinya,” kata Awiek, sapaan akrabnya, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (14/8).

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI ini menambahkan, pemerintah seharusnya membuat sebuah regulasi atau kebijakan yang bisa langsung dieksekusi, bukan yang tidak jelas mekanismenya.

“Oleh karena itu pilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah hendaknya yang sudah jelas mekanismenya dan bisa langsung dieksekusi. Misalnya meningkatkan pendapatan tidak kena pajak atau PTKP untuk mendorong konsumsi dan meningkatkan daya beli rakyat,” bebernya.

Awiek melihat kebijakan dan langkah-langkah yang akan diambil pemerintah masih akan menemui kendala. Sehingga pada kuartal ketiga nanti pertumbuhan ekonomi masih mengalami kontraksi sebesar 2 sampai 3 persen.

“Jika eksekusi kebijakan mengalami hambatan yang dapat mengakibatkan dampak kebijakan juga terhambat, maka kemungkinan kontraksi bisa lebih dalam lagi,” tandasnya.

Populer

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Harga Emas Dunia Terkoreksi Saat Ultimatum Trump Dekati Tenggat

Senin, 06 April 2026 | 08:19

Krisis Global Memanas, Industri Air Minum Tercekik Lonjakan Harga Kemasan

Senin, 06 April 2026 | 08:06

Sektor Bisnis Arab Saudi Terpukul, Pertama Kalinya dalam 6 Tahun

Senin, 06 April 2026 | 08:00

Trump Ancam Ciptakan Neraka untuk Iran jika Selat Hormuz Tak Dibuka

Senin, 06 April 2026 | 07:48

AS Berhasil Selamatkan Pilot Jet Tempur F-15 di Pegunungan Iran

Senin, 06 April 2026 | 07:36

Strategi WFH di Berbagai Negara Demi Efisiensi Energi

Senin, 06 April 2026 | 07:21

Cadangan Pangan Pemerintah Capai Level Tertinggi, Aman hingga Tahun Depan

Senin, 06 April 2026 | 07:06

Daya Kritis PBNU ke Pemerintah Makin Melempem

Senin, 06 April 2026 | 06:32

Amerika Negara dengan Ideologi Kapitalisme Menindas

Senin, 06 April 2026 | 06:12

Isu Pemakzulan Prabowo Belum Padam Total

Senin, 06 April 2026 | 06:07

Selengkapnya