Pemerintah akan menggenjot belanja kementerian dan lembaga (K/L) pada triwulan ketiga 2020. Hal ini dilakukan untuk pemulihan ekonomi nasional yang pada kuartal II mengalami pertumbuhan minus.
Selain menggiatkan belanja barang dan modal, pemerintah akan memberikan stimulan dan subsidi kepada UMKM, korporasi maupun para pekerja.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan kepada K/L untuk memacu belanjanya masing-masing agar dapat membantu pemulihan perekonomian nasional.
“Bagi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), bidang kesehatan menjadi perhatian utama pada 2020-2021, dan ini terlihat dari kegiatan dan anggarannya. Kemudian, di 2022 dan 2023 akan terjadi pemulihan kesehatan dan ekonomi,†ujar Airlangga dalam keterangannya, Kamis (13/8).
Menko Airlangga menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2020 mengalami kontraksi -5,32 persen secara
year on year (yoy), menurun dibandingkan dengan kuartal I-2020 sebesar 2,97 persen (yoy).
Sedangkan, jika dibandingkan per kuartal, ekonomi Indonesia pada kuartal II-2020 berada pada angka -4.19 persen, lebih melambat daripada kuartal 1-2020 yang sebesar -2.41 persen.
Sementara itu, lanjutnya, dari segi pengeluaran, pertumbuhan konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi sebesar -5.51 persen (yoy), dan konsumsi pemerintah sebesar -6.9 persen (yoy).
Jika dilihat dari sisi sektoral, transportasi dan pergudangan menjadi sektor dengan kontraksi terdalam sebesar -30,84 persen, disusul akomodasi dan makanan-minuman (mamin) sebesar -22,02 persen. Namun, sektor pertanian masih mampu tumbuh positif sebesar 2,19 persen, begitu pula sektor informasi dan komunikasi yang tumbuh tinggi sebesar 10,88 persen.
“Bagi sektor yang terdampak cukup dalam, misalnya akomodasi makanan-minuman dan transportasi laut-udara, pemerintah akan mendorong kebijakan dan stimulan tersendiri untuk sektor ini. Akan ada skema yang dibahas khusus untuk perhotelan dan restoran, karena spending terbanyaknya dari (konsumen) dalam negeri,†jelasnya.
Menurutnya, dalam program PEN dan normal baru, aktivitas ekonomi mulai bergerak naik, meskipun beberapa indikator masih melemah. Situasi ini ditunjukkan pada indikator Puchasing Managers Index (PMI) manufaktur pada Juli 2020. Sementara pada Juni 2020, pertumbuhan penjualan semen, ritel, dan mobil, juga kndeks keyakinan konsumen sudah menuju arah positif.
Terkait tenaga kerja, sampai 31 Juli 2020, jumlah total pekerja formal maupun informal yang terdampak Covid-19 mencapai lebih dari 3,5 juta orang.
Jika data yang sudah di-
cleansing (sudah lengkap berdasarkan nama dan alamatnya) oleh Kemenaker dan BP Jamsostek mencapai 2.146.667 orang atau 59.66 persen dari total tenaga kerja terdampak, sedangkan yang belum di-
cleansing sekitar 1.416.904 atau 39,38 persen, dan calon pekerja migran Indonesia dan pemulangan pemagangan sebanyak 34.179 atau 0,95 persen.
“Bagi mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan sudah tercatat di Kemenaker, maka sudah ditangani dan akan difasilitasi salah satunya dalam kartu prakerja, yang pada batch ke-4 akan menerima Rp 800 ribu pendaftar. Sedangkan, untuk subsidi Rp 600 ribu itu akan diberikan kepada yang masih bekerja (yang tercatat di BP Jamsostek),†ujarnya.
Menko Airlangga juga mengungkapkan, hampir semua institusi ekonomi internasional, termasuk lembaga rating, memprediksi ekonomi Indonesia masih berada di jalur positif ke depannya. Jadi, pemerintah perlu dukungan dari pengusaha, termasuk anggota Apindo, untuk menjaga supply and demand side di perekonomian.
“RUU Ciptaker juga sudah dibahas 75 persen di DPR RI, salah satunya untuk mengurangi obesitas regulasi. Lalu, restrukturisasi UMKM juga digencarkan, sebab Presiden sangat concern tentang ini, karena mereka lah yang paling terdampak pandemi, serta akan terus dilakukan program penjaminan dan transformasi ekonomi," bebernya.
"Presiden menegaskan bahwa program PEN bukan hanya pemulihan saja, tapi juga transformasi, misalkan dengan mengubah proses bisnis menjadi lebih digital,†pungkas Ketua Umum Partai Golkar ini.
