Berita

Veronica Koman/Net

Politik

Dirut LPDP: Bukan Diskriminatif, Tapi Veronika Koman Melanggar Kontrak

RABU, 12 AGUSTUS 2020 | 20:35 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) memberikan alasan dari keputusan menagih dana beasiswa yang diterima aktivis kemanusian Veronika Koman.

Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Rionald Silaban menyebutkan, keputusan itu terkait pernyataan Veronika yang bertolak belakang dengan kontrak program beasiswa yang diberikan LPDP.

"Sebagai institusi yang memberangkatkan orang sekolah bahwa saya (LPDP) punya ketentuan dan saya punya kontrak. Gitu aja," tegas Rionald Silaban saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (12/8).

Berdasarkan aturan main yang berlaku, LPDP memberikan syarat kepada penerima beasiswa ke luar negeri untuk kembali ke Indonesia usai menuntaskan studinya, dan wajib mengabdi ke Indonesia selama 5 tahun.

"Jadi siapapun itu, kontraknya begitu," ujar Rionald Silaban.

Terlebih lagi, Rionald mengatakan, kasus Veronika Koman merupakan satu diantara 4 kasus yang melanggar kontrak atau perjanjian beasiswa. Jumlah itu merupakan hasil penelusuran LPDP dari ratusan laporan yang masuk.

"Case yang kita dapat laporan, orangnya di luar negeri tapi enggak pulang, nah itu kita tindaklanjuti. Ternyata memang ada yang masih melanjutkan sekolah post doctoral, ada yang sedang intensif. Nah, yang betul-betul jadi kasus itu yang dalam penagihan ada 4, termasuk si Veronika," bebernya.

Oleh karena itu, Rionald Silaban menyatakan sangkaan Veronica kepada pemerintah adalah salah, karena telah menganggap hak penagihan uang beasiswa hanya dilakukan terhadap dirinya dan masih terkait dengan aktivitasnya di Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia untuk Papua (PAHAM Papua).

"Karena misalnya kamu sudah berangkat pakai uang wajib pajak Indonesia ke luar negeri. Saya sudah bilang ke kamu, kamu harus pulang ya karena uang rakyat itu dipakai untuk membangun SDM Indonesia bukan SDM luar negeri, kan begitu. Ya kalau kamu enggak kembali ya kamu bayar dong. Ini kan uang tax payer Indonesia," jelasnya.

"Jadi bukan sesuatu yang diskriminatif, enggak. Itu as simple as that gitu loh," demikian Rionald Silaban menambahkan.

Populer

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

Pj Gubernur Jabar Ingin Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Sempurna

Kamis, 02 Mei 2024 | 03:58

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Telkom Buka Suara Soal Tagihan ‘Telepon Tidur’ Rp9 Triliun Pertahun

Kamis, 25 April 2024 | 21:18

UPDATE

Lanal Banten dan Stakeholder Berjibaku Padamkan Api di Kapal MT. Gebang

Minggu, 05 Mei 2024 | 19:55

Indonesia Tetapkan 5,5 Juta Hektare Kawasan Konservasi untuk Habitat Penyu

Minggu, 05 Mei 2024 | 19:41

Kepercayaan Global Terus Meningkat pada Dunia Pelayaran Indonesia

Minggu, 05 Mei 2024 | 19:27

TNI AU Distribusikan Bantuan Korban Banjir di Sulsel Pakai Helikopter

Minggu, 05 Mei 2024 | 19:05

Taruna Jadi Korban Kekerasan, Alumni Minta Ketua STIP Mundur

Minggu, 05 Mei 2024 | 18:42

Gerindra Minta Jangan Adu Domba Relawan dan TKN

Minggu, 05 Mei 2024 | 18:19

Ketua Alumni Akpol 91 Lepas Purna Bhakti 13 Anggota

Minggu, 05 Mei 2024 | 17:52

Jadi Lokasi Mesum, Satpol PP Bangun Posko Keamanan di RTH Tubagus Angke

Minggu, 05 Mei 2024 | 17:24

Perbenihan Nasional Ikan Nila Diperluas untuk Datangkan Cuan

Minggu, 05 Mei 2024 | 16:59

Komandan KRI Diponegoro-365 Sowan ke Pimpinan AL Cyprus

Minggu, 05 Mei 2024 | 16:52

Selengkapnya