Berita

Ketua Fraksi Nasdem, Ahmad Ali/RMOL

Politik

Nasdem: RUU Cipta Kerja Solusi Hadapi Krisis

RABU, 12 AGUSTUS 2020 | 19:27 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Omnibuslaw Rancangan Undang Undang Cipta Kerja dinilai sebagai salah satu solusi dalam menghadapi situasi krisis, sehingga pemerintah dan DPR harus segera mengesahkan.

Ketua Fraksi Nasdem, Ahmad Ali mengatakan, pemerintah dan DPR perlu melakukan percepatan pengesahan RUU tersebut.

"Kami memandang Omnibuslaw Cipta Kerja adalah salah satu solusi menghadapi situasi krisis. Kita punya kepentingan untuk melakukan  percepatan pengesahan ini," ujar Ketua Fraksi Nasdem DPR RI, Ahmad Ali pada Rabu (12/8).


Menurut Ahmad Ali, upaya percepatan pengesahan RUU Omnibus Law Ciptaker tidak akan mengurangi kesungguhan dan kehati-hatian dalam pembahasan.

"Kita tidak kejar tayang, kita bahas ini detail dari satu DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) ke DIM yang lain. Agar ketika keluar UU ini punya kualitas yang bagus dan bisa merepresentasikan kepentingan masyarakat," kata Ahmad Ali.

Ahmad Ali juga menyampaikan terkait klaster ketenagakerjaan yang sebelumnya menimbulkan kontroversi sudah ada titik temu.

Sebelumnya Fraksi Nasdem sempat mengusulkan klaster ketenagakerjaan ditarik karena dianggap menimbulkan kegaduhan dan menghambat pembahasan klaster yang lain.

"Saat ini kan pembahasan sedang berjalan, kemarin serikat buruh sudah ketemu dengan DPR sudah dialog dan macam-macam. Jika komunikasi sudah terjadi, ada dialog, diskusi, masukan-masukan dari perwakilan buruh sudah didengar, saya pikir tidak ada alasan untuk menarik nya lagi" tuturnya.

Adapun, mengenai target penyelesaian pembahasan, kata Ahmad Ali, apabila dikerjakan dengan sungguh-sungguh maka akan cepat rampung pembahasan tersebut.

"Ya kalau bulan depan selesai Alhamdulillah, intinya kita bersungguh-sungguh, sehari bisa tiga kali pembahasan," pungkasnya.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya