Berita

Waketum Gerindra Arief Poyuono/Net

Politik

Pertumbuhan Ekonomi Minus 5,32 Persen, Arief Poyuono: Rakyat Tidak Ada Yang Kelaparan

SELASA, 11 AGUSTUS 2020 | 18:02 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal kedua 2020 yang menurun hingga minus 5,32 persen tidak dapat dijadikan indikator kegagalan pemerintahan Joko Widodo.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono, penurunan ekonomi nasional itu dapat dipahami mengingat seluruh dunia menghadapi persoalan yang sama menyusul pandemi Covid-19.

Dalam keterangan kepada redaksi, Ketua Federasi Serikat Buruh BUMN Bersatu itu mengatakan, tidak dapat dipungkiri pandemi Covid-19 telah mengganggu supply dan demand tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia.


Di Indonesia ada Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan di banyak negara diterapkan lock down.

“Akibatnya permintaan danpenawaran barang dan jasa menurun akibat PSBB di Indonesia dan di luar negeri. Nilai ekspor dan impor kita pun jatuh,” ujarnya.

Indeks pertumbuhan ekonomi tidak bisa dijadikan acuan karena Gross Domestic Product (GDP) tidak bisa menghitung semua  barang dan jasa dihasilkan sebuah negara.

“GDP hanya menghitung barang dan jasa yang dihasilkan negara dari sektor formal. Jadi ada hidden growth yang tidak dihitung,” ujarnya.

Dia mencontohkan, seseorang yang tinggal di desa dan memiliki seekor ayam yang bertelur sebanyak sepuluh butir, atau seseorang yang memiliki sepuluh ekor kambing yang masing-masing beranak dua ekor.  

“Itu kan juga produksi. Apakah itu dihitung  oleh BPS,” tanya Arief Poyuono.

Dia juga mengatakan, konsepsi year to year untuk membandingkan kondisi perekonomian suatu negara juga keliru karena ada dimensi waktu yang hilang dan suasana sosial yang berbeda.

“Tidak apple to apple,” katanya lagi.

Jadi, bagaimana bila di kuartal ketiga 2020 pertumbuhan ekonomi nasional tetap minus?

Arief Poyuono mengatakan, tidak usah khawatir dengan ancaman resesi, karena itu adalah cara penghitungan yang dilakukan ekonom kapitalis.

“Ril ekonomi Indonesia jalan. Apalagi kalau program Pak Jokowi yang sudah menggelontorkan raturan triliun rupiah untuk belanja bisa cepat digunakan. GDP kita dan lapangan kerja dari sektor formal bisa naik,” sambungnya.

“Apalagi UKM mulai menerima dana dari komite penyelamatan ekonomi nasional yang dipimpin Pak Airlangga Hartarto. Itu jalan paling bagus. Apalagi ada subsidi untuk buruh sebesar Rp 600 ribu. Itu bentuk kepedulian Pak Jokowi terhadap kaum buruh,” urainya.

Arief Poyuono percaya, perekonomian Indonesia akan tumbuh lebih baik setelah keadaan di dunia juga normal.

“Kalau kita saja yang normal, negara lain tidak normal, tidak bisa juga, Mas. Jadi tidak usah takut resesi. Tidak apa-apa. Rakyat tidak ada yang kelaparan,” demikian Arief Poyuono.

Populer

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

Gibran Jadi Kartu Mati Prabowo di Pilpres 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 03:02

UPDATE

RI Tak Boleh Tunduk atas Bea Masuk 104,38 Persen Produk Surya oleh AS

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:16

DPR: Penagihan Pajak Tanpa Dasar Hukum yang Jelas Namanya Perampokan

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:09

Suara Rakyat Terancam Hilang Jika PT Dinaikkan

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:09

Bursa Cabut Status Pemantauan Khusus 14 Saham, Resmi Keluar dari Mekanisme FCA

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:57

IHSG Dibuka ke Zona Merah, Anjlok ke Level Terendah 8.093 Pagi Ini

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:41

Komisi III DPR Ingatkan Aparat Tak Main Hukum Terhadap ABK Fandi

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:38

Perjanjian Dagang RI-AS Perkuat Hilirisasi

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:36

Laba Bersih Astra International Turun 3,3 Persen di 2025, Jadi Rp32,77 Triliun

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:31

185 Lapangan Padel Belum Berizin, Pemprov DKI Segera Bertindak

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:16

Bursa Asia Melempem Jelang Akhir Pekan

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:06

Selengkapnya