Kandidat Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka/Net
Sebanyak 31 pasangan calon berpotensi melawan kotak kosong pada Pilkada Serentak 2020. Hal ini membuat anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus merasa prihatin.
"Ini menurut saya merupakan preseden buruk dalam rangka pendidikan politik dan pendidikan demokrasi," kata Guspardi Gaus kepada wartawan, Minggu (9/8).
Menurutnya, pilkada merupakan ajang kompetisi tentang visi dan misi antar kepala daerah. Banyaknya calon tunggal tersebut menyebabkan tidak terwujudnya substansi pilkada.
"Karena yang dihadapi kotak, kotak artinya dia tidak punya otak, dia tidak punya visi dan misi, padahal kita punya penduduk terbesar, empat terbesar dunia", ungkapnya.
Anggota Komisi II DPR RI ini menyampaikan adanya kemungkinan calon tunggal di daerah 31 daerah tersebut membuktikan bahwa upaya untuk melakukan pendidikan politik dan demokasi telah mengalami pasang surut dalam memilih pemimpin masa depan.
Hal tersebut dinilainya sebagai pertanda demokrasi tidak sehat. Menurutnya, perlu ada terobosan yang dilakukan melalui UU yang berkaitan pilkada atau pemilu.
"Fenomena calon tunggal yang melaju sendiri alias menghadapi kotak kosong di pilkada menambah daftar metode culas yang berdampak buruk bagi demokrasi tersebut,†tegasnya.
Mantan anggota DPRD Sumbar tiga periode ini menegaskan kalah dan menang tak bisa dijadikan esensi utama dalam pilkada. Tapi, menghadirkan khazanah demokrasi yang lurus dan bersih agar tercipta pendidikan politik masyarakat yang baik adalah esensi yang sebenarnya. Tujuannya dari semua itu adalah kesejahteraan masyarakat.
"Turunkan threshold untuk pilkada itu salah satu cara. Syarat 5 hingga 10 persen kursi sudah cukup. Itu memudahkan banyaknya partai mencalonkan pasangan,"paparnya.
"Kita malu, masak yang menjadi lawan bukan yang berotak, tapi kotak," tutupnya.
Adapun salah satu yang ketara akan melawan kotak kosong adalah putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka yang maju di Pilkada Solo. Gibran setidaknya sudah mengantong 30 dari 45 kursi yang ada setelah mendapat rekomendasi dari PDIP. Sementara peta politik yang ada tidak mumungkinkan calon lain ikut maju.
