Ketua PP ISNU, Fadli Yasir/RMOL
Pemerintahan Joko Widodo didesak memperhatikan data pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua atau triwulan kedua tahun 2020 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU), Fadli Yasir mengatakan, menurunnya pertumbuhan ekonomi yang menyentuh minus 5,32 persen harus menjadi dasar pemerintahan Joko Widodo untuk meninjau ulang program pemulihan ekonomi nasional yang menyedot porsi anggaran sangat fantastis.
Fadli mengulas, pendistribusian dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp 695,2 triliun yang digelontorkan pemerintah harus dievaluasi.
Mengingat mengacu pada hasil BPS diantara beberapa sektor yang anjlok, justru sektor pertanian mengalami pertumbuhan yang signifikan. Angka pertumbuhannya mencapai 15,46 persen.
Padahal kata Fadli, keputusan Jokowi menggelontorkan dana ratusan triliun itu sudah dilakukan sejak akhir Maret. Di waktu yang bersamaan, pemerintah justru memangkas anggaran di Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
"Kalau kita mengacu data ini harusnya pendistribusian di masing-masing sektor ditinjau ulang. Tiga bulan adalah waktu yang cukup untuk mengevaluasi alokasi anggaran yang kurang tepat. Pemerintah juga harus segera menggenjot sektor yang realistis dalam mengatasi potensi ancaman resesi ekonomi," demikian kata Fadli saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (8/8).
Diketahui, dari dana Rp 695,2 triliun terdiri dari pembiayan korporasi Rp 53,57 triliun, kucuran untuk BUMN Rp 143 triliun, anggaran perlindungan sosial Rp 203,91 triliun, angagaran kesehatan Rp 87,55 triliun, anggaran sektor pemrintah daerah Rp 106,05 triliun, program bantuan UMKM Rp 123,47 triliun dn insentif bagi dunia usaha Rp 120,6 triliun, dan terakhir bantuan untuk korporasi mencapai Rp 53,7 triliun.
Fadli mengkritisi besarnya gelontoran dana itu yang ternyata sampai saat ini belum berdampak positif untuk memulihkan ekonomi nasional.
Menurut Fadli, pertumbuhan positif di sektor pertanian di tengah pemangkasan anggaran yang siginfikan harus menjadi masukan bagi pemerintah bahwa pengalokasian dana PEN harus diredistribusi sesuai potensi ekonomi yang ada, salah satunya adalah sektor pertanian.
"Hemat saya, apakah tidak lebih baik anggaran di Kementan bahkan di Kementerian yang lekat dengan sektor riil seperti KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) dinormalisasi bahkan ditambah. Mengacu data BPS pertumbuhannya sangat signifikan. Bisa jadi ini jalan keluar dan sekaligus momentum untuk membangun secara serius sektor pertanian dan sektor riil lainnya," demikian analisa eks Ketua Umum PW Ansor Sumatera Utara ini.
Fadli mengaku khawatir jika dana PEN tidak segera dievaluasi, ancaman jurang resesi menjadi kenyataan. Mengingat, ratusan dana yang sudah digelontorkan itu belum menunjukkan hasil yang positif.
Ia mendesak Jokowi segera melakukan konsolidasi mengacu pada dinamika ekonomi politik yang berkembang saat ini.
"Hampir semua negara di dunia menghadapi jurang resesi, negara yang mengandalkan sektor jasa seperti Singapura sejak beberpa pekan lalu sudah resesi. Indoensia bisa tumbuh karena kita memilki kecukupan bahan baku dan sumberdaya alam yang melimpah," pungkas Fadli.
