Anggota Komisi IV DPR RI, Luluk Nur Hamidah (kemeja hitam)/RMOL
Anggota Komisi IV DPR RI, Luluk Nur Hamidah mendesak Presiden Joko Widodo agar segera melakukan normalisasi anggaran bagi Kementerian yang lekat dengan kebutuhan pangan Indonesia.
Demikian disampaikan Luluk saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat dini hari (7/8).
Diketahui, erdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), lima sektor ini memengaruhi 65 persen produk domestik bruto (PDB). Namun dari lima sektor tersebut, hanya satu sektor yang terbilang tumbuh positif.
Kontribusi sektor pertanian pada PDB dalam catatan BPS memiliki peningkatan pada kuartal kedua, sebanyak 15,46 persen, sedangkan di tahun 2019 di kuartal yang sama hanya mencapai 13,57 persen.
Luluk sejak awal kerap menyuarakan bahwa di saat situasi seperti pandemik virus corona baru (Covid-19), pertanian adalah sektor yang akan bisa survive dari keterpurukan. Mengingat kebutuhan pangan bagi 267 juta jiwa masyarakat Indonesia tidak akan berubah dan cenderung meningkat.
Luluk juga melihat selama sektor industri terganggu proses produksinya karena bencana non alam Covid-19, justru para para petani tetap menjalankan aktivitas produksi secara stabil.
"Pertanian nggak akan berhenti produksi, mereka tetap menjalankan aktivitas produksi, petani tidak mengalami PHK (pemutusan hubungan kerja), petani satu-satunya entitas yang merdeka. Sebaliknya kalau di pabrik kan ditentukan oleh sistem, saat pandemik ini terbukti pertanian yang tetap produktif," demikian kata Luluk, Jumat (7/8).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, sejak awal pandemik mengaku kaget dengan kebijakan yang diambil Jokowi mengurangi anggaran Kementerian yang terkait erat dengan penyediaan kebutuhan pangan.
Ia menyebut saat terjadi refocusing anggaran yang dilakukan malah memotong anggaran Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Keputusan Jokowi ini kata Luluk, mengesankan bahwa pemerintah benar-benar disorientasi menghadapi krisis yang berpotensi menimbulkan dampak lain dari Covid-19.
Luluk mendesak Jokowi segera menormalisasi anggaran bagi kedua kementerian tersebut. Apalagi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo nampak bekerja keras menyediakan kebutuhan pangan meski alokasi anggarannya dikurangi.
"Kita kecewakan presiden justru mengurangi anggaran pertanian dari Rp 21 Tjadi Rp 14 T, KKP dari Rp 6,4 menjadi Rp 4 triliun, ini ngak keliru nih? padahal kan masyarakat butuh pangan, selagi ada waktu untuk mengambil pilihan sebaiknya Presiden ambil keputusan kembalikan anggaran dua kementerian itu. Bahkan kalau perlu ditambah," demikian usulan Ketua DPP PKB bidang hubungan luar negeri ini.
Luluk meyakini, di saat situasi ekonomi minus dan pertanian mengalami perkembangan positif, salah satu cara yang paling efektif adalah bagaimana menggenjot sektor pertanian untuk melepaskan diri bagi Indoensia lepas dari resesi.
"Pulihkan saja anggaran yang dipotong, karena penyangga pangan yang terkait dengan ikan dan pertanian, intinya ini dinormalisasi itu kan kaitannya dengan meningkatnya produktivitas, perbaikan sarana dan prasarana pertanian, ini momentum untuk menata pertanian kita," pungkas Luluk.
