Berita

Anggota Komisi D DPRD Surabaya Ibnu Shobir/RMOLJatim

Nusantara

Pemkot Surabaya Jangan Gegabah Aktifkan Sekolah Secara Tatap Muka

KAMIS, 06 AGUSTUS 2020 | 22:36 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang ingin membuka kembali proses belajar mengajar (PBM) dengan cara tatap muka di 21 Sekolah Menengah Pertama (SMP) mendapat kritikan dari anggota Komisi D DPRD Surabaya, Ibnu Shobir.

Menurutnya, Pemkot Surabaya tidak usah terburu-buru menerapkan proses belajar mengajar dengan cara tatap muka lantaran penyebaran Covid-19 yang masih tinggi.

"Jika terburu buru risikonya pada nyawa, semua tidak ada yang tahu mereka ini OTG (orang tanpa gejala) atau tidak, belum termasuk guru yang mengajar. Untuk jumlah siswa di Surabaya aja mencapai 500 ribu mulai TK, SD, SMP, SMA, belum termasuk guru," jelas Ibnu dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Kamis (6/8).


Politisi PKS ini kembali menambahkan bila PBM tatap muka dilakukan tanpa terencana, dikhawatirkan dapat memicu persoalan baru sebab tidak ada yang berani bertanggung jawab.

"Siapa yang bisa memberikan garansi aman jika sekolah dibuka untuk proses belajar mengajar secara tatap muka? Jika dipaksakan, pelajar dan guru harus mempunyai surat sehat terlebih dahulu," jelasnya.

Bahkan Ibnu Shobir juga mengkhawatirkan kalau PBM secara tatap muka dipaksakan, bisa menjadi klaster baru. "Siapa yang mau bertanggung jawab jika itu terjadi?" tambahnya.

Maka dari itu, Shobir meminta cara pendidikan lewat daring harus tetap berjalan namun harus berinovasi lagi.

"Sampai saat ini saya belum melihat Pemkot melakukan pendampingan bagi siswa yang belajar di rumah yang menggunakan sistem daring," pungkasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya