Berita

Pengamat penerbangan, Alvin Lie/Net

Nusantara

Jokowi Ingin Kurangi Bandara Internasional, Alvin Lie: Saya Dukung, Jangan Diubrak-abrik Lagi

KAMIS, 06 AGUSTUS 2020 | 13:29 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Presiden Joko Widodo tengah menyoroti banyaknya bandara internasional di Indonesia. Totalnya, ada 30 bandara internasional di tanah air. Sehingga ia ingin mengurangi jumlah tersebut.

Untuk mengurangi bandara internasional, Jokowi mengatakan akan menerapkan kembali menerapkan sistem hub and spoke, yang membagi bandara ke dalam dua klasifikasi. Hub digunakan sebagai pusat dan spoke digunakan sebagai pengumpan.

"Kita harus berani tentukan bandara yang berpotensi jadi international hub," ujar Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (6/8).


Ia mengatakan, ada delapan bandara internasional yang berpotensi menjadi hub, yaitu Bandara Ngurah Rai (Bali), Seokarno Hatta (Banten), Kualanamu (Sumatera Utara), Jogjakarta, Balikpapan (Kalimantan Timur), Hassanudin (Sulawesi Selatan), Sam Ratulangi (Sulawesi Utara), dan Juanda (Jawa Timur).

Menanggapi rencana tersebut, pengamat penerbangan Alvin Lie mendukung dikuranginya bandara-bandara internasional di Indonesia. Namun ia mencatat, sistem hub and spoke yang ingin Jokowi berlakukan kembali pada dasarnya sudah tertata dengan lama.

"Tapi justru di pemerintahan Jokowi inilah Pak Jokowi yang mendobrak sebanyak mungkin bandara internasional," ujar Alvin kepada Kantor Berita RMOL sesaat lalu.

Dengan dorongan tersebut, Alvin mengatakan, banyak bandara yang kemudian memaksakan diri untuk menjadi bandara internasional, meski secara kapabilitas tidak mumpuni. Misalnya, seperti Bandara Silangit, Banyuwangi.

Padahal, Alvin mengatakan, butuh banyak hal yang harus disiapkan untuk sebuah bandara internasional.

"Bukan hanya statusnya, tapi juga dukungan imigrasi, dukungan bea cukai, pengelolaan lingkungan itu ada syaratnya, pengelolaan limbah, karantina, dan sebagainya," sambung anggota Ombudman itu.

Dengan demikian, Alvin mengatakan, untuk rute internasional, Indonesia memang sebaiknya menggunakan sistem tersentralisasi dengan hub beberapa bandara besar seperti yang disampaikan oleh presiden. Hub-hub tersebut pun dipilih berdasarkan dengan adanya daya tarik wisata, industri, hingga perdagangan.

"Sehingga itu betul-betul visible untuk penerbangan internasional, sedangkan yang lain cukup menjadi bandara-bandara domestik saja, menjadi bandara pengumpan bagi bandara internasional," jelas Alvin.

"Saya mendukung dikembalikannya beberapa bandara besar yang diberikan status internasional, dan jangan diubrak-abrik lagi seperti sekarang," tekannya menggarisbawahi.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya