Akibat terdampak pandemik Covid-19 pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II mengalami kontraksi hingga 5,32 persen.
Hal ini dapat menyeret ekonomi Indonesia ke dalam resesi. Meskipun hal serupa juga dialami negara-negara seperti Amerika Singapura dan negara di belahan Eropa.
Begitu kata Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi Anwar Abbas dalam keterangannya yang diterima redaksi, Rabu (5/8).
"(Kontraksi ekonomi) akan memukul ekonomi rakyat terutama mereka yang berada di lapis bawah," ujar Anwar Abbas.
Meski begitu, langkah antisipatif dari pemerintah dengan membentuk tim Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mengatasi ancaman krisis tersebut sudah ada. Hanya saja, masih perlu dikritisi agar kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ke depan dapat diatasi dengan baik.
"Tampaknya perlu dikritisi karena ternyata kebijakan yang diambil ada yang tidak mendukung bagi tercapainya tujuan pemulihan ekonomi," ucapnya.
Anwar mengatakan, setidaknya menurut pengamat ekonomi dan mantan banker Suhaji Lestiadi dalam keterangannya menyampaikan minimal ada dua hal yang sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah.
Pertama, menyangkut subsidi bunga, di mana subsidi bunga yang diberikan oleh pemerintah kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ternyata hanya menguntungkan dunia perbankan dan tidak berdampak langsung terhadap pemulihan UMKM itu sendiri.
"Sebab di masa Covid-19 ini masalah mendasar yang dihadapi UMKM bukanlah masalah bunga atau margin, tapi adalah ketidaktersediaan modal yang bisa mereka pergunakan untuk memulai kembali bisnisnya," tuturnya.
"Umumnya mereka saat ini sudah tidak lagi memiliki modal untuk berusaha terutama dari usaha mikro. Usaha mikro ini seperti kita ketahui, boleh dikatakan tidak ada sangkut pautnya dengan dunia perbankan karena umumnya mereka tidaklah merupakan nasabah bank," sambungnya.
Oleh karena itu, lanjut Anwar Abbas, pemberian subsidi bunga oleh pemerintah kepada UMKM melalui dunia perbankan jelas tidak akan menyentuh persoalan mereka.
Padahal jumlah usaha mikro tersebut sangat besar yaitu sekitar 63,3 juta (98,68 persen). Sedangkan, yang akan bisa tersentuh lewat bantuan bunga ini adalah hanya usaha kecil dan menengah saja yang jumlahnya yaitu usaha kecil sekitar 783,1 ribu (1,22 persen) dan usaha menengah 60,7 ribu (0,09 persen).
Untuk itu yang sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi rakyat ini, di samping usaha kecil dan menengah tersebut tentu adalah bagaimana menolong mereka yang berada di lapis bawah atau usaha mikro.
Tetapi, karena mereka bukan nasabah bank maka tentu perlu dipikirkan bagaimana cara menyalurkan modal kepada mereka agar mereka bisa kembali melakukan dan membuka usahanya.
Sehingga itu penyaluran kredit dan pembiayaan yang bagus dan tepat dalam hal ini tentu adalah melalui koperasi, baik koperasi umum atau yang berbasis syariah seperti BMT dan BTM.
"Jadi berdasarkan hal demikianlah Suhaji Lestiadi dalam presentasinya meminta pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan tersebut dan atau menyempurnakannya, agar dana yang sudah disediakan pemerintah untuk menolong dan membantu rakyat kecil tersebut betul bisa dinikmati tidak hanya oleh dunia perbankan, usaha kecil dan menengah, tapi juga oleh usaha mikro yang jumlahnya memang sangat besar," urai Anwar Abbas.
Kedua, menyangkut bantuan bahan pokok. Menurut Suhaji Lestiadi bantuan sembako yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah terlihat lebih menguntungkan usaha besar. Karena pemerintah membeli secara langsung dalam partai besar kepada usaha besar tersebut, untuk kemudian baru mereka bagikan kepada masyarakat yang membutuhkannya.
"Kebijakan ini tentu tidak berdampak kepada pemulihan ekonomi masyarakat lapis bawah atau usaha mikro yang tergolong sangat lemah karena kebijakan ini tidak mendorong bagi terjadinya geliat ekonomi dilapis bawah tapi hanya akan mendorong geliat ekonomi dilapis atas atau di kalangan pengusaha besar yang jumlah pelakunya jelas sangat sedikit," kata Anwar Abbas.
Untuk itu, lanjut dia, kebijakan yang perlu ditempuh oleh pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi rakyat ini menurut Suhaji Lestiadi adalah bagaimana pemerintah bisa mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi di lapis bawah, yaitu dengan meningkatkan daya beli rakyat.
"Caranya tentu saja bukan dengan memberi mereka sembako, tetapi memberi mereka uang dalam bentuk bantuan langsung tunai, untuk membeli sembako, sehingga dikalangan masyarakat bawah terjadi geliat ekonomi berupa
suply and demand, dan ini jelas sangat kita perlukan dalam rangka pemulihan ekonomi rakyat," jelasnya.
"Jadi tujuan pemerintah untuk membantu dan memulihkan ekonomi rakyat patut kita apresiasi, tetapi kebijakan dan langkah yang ditempuh oleh pemerintah yang tidak mendukung bagi tercapainya tujuan tersebut, yaitu bangkit dan pulihnya ekonomi rakyat tentu jelas perlu dikritisi dan diperbaiki," demikian Anwar Abbas.
