Ekonom senior Indef, Faisal Basri saat menjadi narasumber dalam Sarasehan Peradaban Indonesia bertajuk 75 Tahun Merdeka: Merangkai Ingatan, Merajut Harapan/RMOL
Sejarah adanya Kantor Staf Presiden (KSP) di periode pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan lembaga yang disinyalir khusus dibentuk untuk Luhut Binsar Pandjaitan yang kini menjabat Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marvest).
Pasalnya, lembaga nonstruktural di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden itu dibentuk lantaran Luhut Binsar Pandjaitan belum mengisi kursi kabinet Jokowi.
Demikian disampaikan ekonom senior Indef, Faisal Basri saat menjadi narasumber dalam acara Sarasehan Peradaban Indonesia bertajuk '75 Tahun Merdeka: Merangkai Ingatan, Merajut Harapan', pada Rabu (5/8).
"Jadi KSP ada karena Luhut dulu belum ada tempat. Kabinet sudah terisi semua, maka dibikinnya KSP untuk Luhut Pandjaitan, itu kan gitu sejarahnya," ungkap Faisal Basri.
Menurutnya, lembaga serupa KSP juga pernah dibentuk di era Orde saat Soeharto memimpin. Lembaga tersebut kini bernama Sekretariat Negara (Setneg) yang membawahi Sekretaris Militer (Sekmil), Sekretaris Kabinet, hingga Sekretaris Protokol dan Paspampres.
"Pak Harto itu punya kepala Staf Kepresidenan namanya Sekneg. Mensesneg gitulah kepala staf presiden itu membawahi Sekretaris Militer (Sekmil), Sekretaris Kabinet, Sekretaris Protokol, Paspampres," tuturnya.
Meski begitu, Faisal Basri berpandangan keberadaan KSP tak membantu kinerja presiden dalam menjalankan pemerintahan, melainkan kepada sosok Luhut yang jabatannya sebagai Menko Marvest kini nyaris melampaui kewenangan Bappenas.
"Jadi tambah kacau. Dibikin strukturnya mirip dengan Menko, mirip dengan Bappenas lagi. Ayo kita kembali, tapi kalau memang yang diinginkan adalah bagi-bagi kekuasaan ya terserah," jelasnya.
Dewasa ini, Faisal melihat fungsi Menteri Koordinator sudah melampaui kewenangan, yakni turut melaksanakan tugas menteri. Tugas Menko sudah tak lagi mengoordinir, melainkan mengambil alih tugas menteri.
"Seperti yang terjadi pada Luhut Panjaitan, semua diurus sampai pekerja dari China aja dia yang ngurus. Nah ini kan udah enggak bener," tegasnya.
Tumpang tindihnya kinerja Menko inilah yang kemudian memperumit kerja seorang presiden. Presiden, kata Faisal, sulit menghasilkan terobosan, dan ujungnya kebijakan yang diambil tak berjalan optimal.
"Akhirnya Pak Jokowi bingung sendiri. Pantes bingung karena dia sendiri yang menciptakan keruwetan itu," pungkasnya.
