Berita

Presiden RI, Joko Widodo saat menggelar rapat kabinet secara daring beberapa waktu lalu/Net

Politik

Presiden Marah Lagi, PKS: Ibaratnya Rakyat Sudah Terkapar Tapi Pemerintah Baru Sadar

RABU, 05 AGUSTUS 2020 | 17:28 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Sentilan Presiden Joko Widodo yang kembali disampaikan kepada jajaran menteri mengenai minimnya penyerapan anggaran penanganan dampak Covid-19 turut menjadi perhatian Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI.

Menurut Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, penyerapan anggaran kementerian dan lembaga yang rendah ini kontras dengan kebutuhan masyarakat dalam mengatasi dampak covid-19.

"Ibarat rakyat sudah terkapar, pemerintah baru sadar," ungkap Jazuli dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/8).


Anggota Komisi I DPR ini mendorong presiden untuk lebih ketat mengontrol menteri-menterinya agar segera merealisasikan anggaran, terutama anggaran yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat, baik bantuan langsung maupun stimulus.

Di luar itu, Jazuli juga meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak terlalu sering mengumbar kiritik keras kepada menteri-menterinya ke luar. Sebab yang ingin dilihat rakyat adalah aksi nyatanya, bukan sekadar retorika.

"Kalau ada menteri yang dirasa tidak bisa membantu dan lambat kinerjanya, ya di-reshuffle saja," kritiknya.

Pada dasarnya, ia sepakat dengan sikap keras presiden kepada para pembantunya. Hal itu lantaran seorang kepala negara merupakan pemegang kendali pemerintahan.

"Substansi kritiknya kita semua pasti setuju bahwa pemerintah lambat. PKS sudah lama mengkritik. Cara mengatasi atau menjawab kritik sepenuhnya tanggung jawab presiden untuk mempercepat. Masyarakat luas cukup tahu hasilnya, sementara prosesnya ada pada kendali pemerintah dan diawasi DPR," pungkas Jazuli.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya