Natalius Pigai: Kalau Sudah Tidak Sanggup, Sebaiknya Jokowi Dan Kabinetnya Mundur

Angka kematian karena virus corona baru atau Covid-19 di Indonesia lebih tinggi 0,8 persen dari kematian global.

Update Senin kemarin (3/8), total yang terkonfirmasi positif corona di tanah air sebanyak 113.134 orang. Dan yang dinyatakan meninggal dunia  5.302 orang.

Pegiat hak asasi manusia (HAM), Natalius Pigai mengatakan, tingginya angka yang terpapar termasuk kematian karena pemerintah terkesan melakukan pembiaran.

"Saya mengikuti gerak-gerik pemerintah hari demi hari. Sejak Mei setelah Hari Raya Idul Fitri, Presiden, para menteri masa bodoh alias tidak mau dengar tv, tidak mau baca koran, tidak mau degar rakyat, alias pembiaran," ujar kritikus asal Papua ini kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (4/8).

Hal itu terlihat dari kepala daerah yang berjalan sendiri-sendiri. Ditambah, serapan dana Covid-19 baru 13 persen (sekarang 20 persen).

Jelas Natalius Pigai, terkait minimnya serapan anggaran tersebut, Presiden Joko Widodo pun pura-pura mengamuk dan mengancam melakukan reshuffle kabinet.

Menurut mantan komisioner Komnas HAM ini, kematian akibat pembiaran adalah salah satu unsur utama pelanggaran HAM, yaitu human rights abused by omission.

"Rakyat sebagai pemegang hak (rights holder) berhak menuntut kompensasi kepada Presiden Jokowi dan kabinetnya. Hal ini penting agar pemerintah memiliki tanggungjawab terhadap tugas yang diemban," ucapnya.

"Dan, kalau tidak sanggup urus negara, sebaiknya Jokowi dan kabinetnya mundur," demikian Natalius Pigai menambahkan.