Eks Staf Ahli Panglima TNI, Mayjen TNI (Purn) Deddy S. Budiman (ketiga dari kiri)/Ist
Kinerja Presiden Joko Widodo yang sudah berlangsung satu semester lebih di periode kedua semakin banyak dikritik. Bahkan kini muncul kritik keras dari kalangan purnawirawan TNI AD, yaitu eks Staf Ahli Panglima TNI, Mayjen TNI (Purn) Deddy S. Budiman.
Deddy tegas meminta kepada Jokowi untuk menanggalkan jabatan sebagai presiden. Saran ini ditujukan untuk menjaga martabat rakyat, keselamatan bangsa dan negara, serta menghindari krisis kepercayaan rakyat yang lebih dalam, dan bisa menimbulkan huru-hara (chaos) sosial.
"Dik Jokowi, sebagai orang militer tua, dari hati yang paling dalam saya sarankan mundurlah demi keselamatan bangsa dan negara. Itu lebih terhormat ketimbang diterjang chaos sosial dan amuk massa," ujarnya Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (4/8).
Chaos sosial yang dimungkinkan terjadi, menurut Deddy, merupakan akibat dari sejumlah persoalan yang tidak bisa ditangani pemerintah. Pertama adalah kegagalan mengelola ekonomi yang semakin terpuruk dan menciptakan jutaan orang kena PHK serta menganggur.
"Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2020 bakal menyentuh hingga minus 4,8 persen. Angka ini lebih tinggi daripada proyeksi pemerintah yang berada pada posisi minus 4,3 persen," bebernya.
Persoalan ekonomi tersebut ibarat setali tiga uang dengan ketidakmampuan Jokowi mempersatukan seluruh elemen bangsa yang sudah terbelah mulai pilpres lalu menjadi cebong dan kampret.
Selain itu, munculnya isu terkait berkembangnya paham komunisme, sekularisme, dan kapitalisme yang bertentangan dengan konstitusi, TAP MPR serta UUD 1945 juga bisa menjadi sebabnya.
Belum lama ini, Deddy juga menyoroti berubahnya kedaulatan rakyat menjadi daulat olikargi partai politik dan para taipan. Hal inilah yang menurutnya mempertegas arah gerak keberpihakan pemerintah yang sebenarnya.
"Kedaulatan ekonomi tidak lagi ditangan rakyat tetapi di tangan asing, aseng, dan sembilan naga, sehingga kebijakan rezim sudah tidak berpihak kepada rakyat akan tetapi berpihak kepada asing, aseng, dan sembilan Naga," ucapnya.
Deddy memberikan contoh riil dari keberpihakan pemerintah tersebut dari segi regulasi. Di mana faktanya adalah penyusunan RUU Omnibuslaw yang dipaksakan tidak partisipatif, UU 2/2020 atau UU Corona juga bertentangan dengan UUD 45 dengan mengambil alih kekuasaan legislatif.
"Serta UU minerba dan lain-lain. Rakyat di miskinkan dengan pajak, kenaikan BPJS, BBM tetap mahal tidak diturunkan padahal harga BBM dunia turun," sambungnya.
Oleh karena itu, Deddy secara pribadi bakal mengapresiasi bila Jokowi mau mundur dari jabatannya sebagai Presiden demi keselamatan bangsa dan negara NKRI.
"Kepemimpinan baru yang mampu memperbaiki multi krisis, yakni krisis ekonomi dan mengatasi Covid-19 sangat mungkin muncul dari kalangan warga masyarakat yang mempunyai track record dan lebih berintegritas serta berpihak kepada rakyat," tuturnya.
"Akhir kata saya sampaikan doa semoga Bapak Jokowi dibukakan pintu hati untuk bisa mendalami perasaan rakyat dan derita masyarakat yang sekarang terhimpit masalah ekonomi yang parah. Semoga kedaulatan rakyat, bisa lebih merdeka pada 75 tahun kemerdekaan," demikian Deddy S. Budiman.
