Berita

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera/Net

Politik

Ketua PKS: UU Corona Jadi Indikasi Kleptokrasi Yang Dilawan KAMI

SELASA, 04 AGUSTUS 2020 | 10:58 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengapresiasi gerakan sejumlah tokoh bangsa dan para aktivis yang tergabung dalam Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Apresiasi disampaikan langsung Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Selasa (4/8).

"Apresiasi semua kelompok masyarakat yang punya keinginan menyelamatkan bangsa. Karena bangsa ini memang milik kita semua," ujar Mardani Ali Sera.


Bagi PKS, kata Mardani, gerakan rakyat yang menyebut kondisi objektif Indonesia dewasa ini dipenuhi dugaan praktik oligarki politik, kleptokrasi, hingga dinasti politik tersebut bukan isapan jempol belaka.

"Indikasinya ada. Perppu Corona (sekarang sudah jadi UU 2/2020), Omnibus Law dll," kata Mardani.

Menurut anggota Komisi II DPR RI ini, pihaknya siap bekerjasama dengan KAMI terkait perjuangan untuk memperbaiki kondisi bangsa Indonesia secara konstitusional meskipun dari luar pemerintahan. 

"PKS siap bekerja sama. Karena kami partai politik, medan juang kami melalui saluran politik yang sudah diberikan oleh peraturan dan perundang-undangan," demikian Mardani Ali Sera. 

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin yang juga bagian dari KAMI menyebut adanya oligarki politik, kleptokarasi, politik dinasti yang melabrak UU dan melanggar konstitusi UUD 1945 itu telah mengangkangi cita-cita nasional. 

"Dari apa yang selama ini secara sungguh-sungguh dari hati saya sampaikan bahwa kiblat bangsa ini telah melenceng. Bahwa cita-cita nasional telah dikangkangi dan dibangkangi," tegas Din Syamsuddin saat pengenalan KAMI, di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, Minggu (2/8) lalu.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Konsep Pasar Modern Tak Harus Identik Bangunan Mewah

Selasa, 07 April 2026 | 04:15

Jangan cuma Israel, Preman Kampung di Purwakarta Juga Wajib Dikutuk

Selasa, 07 April 2026 | 04:04

Tukang Ojek Ditembak Penumpang, Motor Dibawa Kabur

Selasa, 07 April 2026 | 03:38

Subsidi BBM Bocor Rp7 Triliun Gegara Kemacetan Jakarta

Selasa, 07 April 2026 | 03:15

KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu, Penumpang Dievakuasi 10 Bus

Selasa, 07 April 2026 | 03:00

Fahira Sodorkan Lima Strategi Pasar Tradisional Jadi Fondasi Jakarta Kota Global

Selasa, 07 April 2026 | 02:25

Waspada Politik Gunting dalam Lipatan di Lingkaran Istana

Selasa, 07 April 2026 | 02:11

Muslim Iran, Berjuanglah untuk Islam

Selasa, 07 April 2026 | 02:07

Viral Mobil Dinas di Kawasan Puncak, Pemprov DKI Minta Maaf

Selasa, 07 April 2026 | 01:36

Seruan Pemakzulan Prabowo Muncul dari Ketakutan Operasi Besar Berantas Korupsi

Selasa, 07 April 2026 | 01:12

Selengkapnya