Berita

Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu/Net

Politik

Jokowi Bingung Corona Masih Tinggi, Said Didu: Hentikan Saja Strategi BuzzeRp

SENIN, 03 AGUSTUS 2020 | 21:56 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Seorang kepala negara, dalam hal ini Presiden Joko Widodo sudah seharusnya paham dan tahu apa yang harusnya dilakukan untuk meminmalisir keresahan masyarakat mengenai tingginya kasus Covid-19 di Tanah Air.

Terlebih, kepala negara memiliki bermacam akses, mulai dari pengendalian anggaran hingga komponen lain untuk menekan peningkatan angka positif Covid-19.

"Semua perangkat negara di bawah kekuasaan Bapak. Anggaran triliunan lengkap dengan sarananya serta semua ahli ada di bawah keluasaan Bapak," kata mantan Sekretaris BUMN, Said Didu di akun Twitternya dalam menanggapi pernyataan presiden yang bingung dengan peningkatan kasus Covid-19, Senin (3/8).


Dengan beragam perangkat kekuasaan yang dimiliki, seharusnya Presiden Joko Widodo tak perlu melontarkan pernyataan yang justru makin membuat masyarakat tambah bingung.

Menurut aktivis Manusia Merdeka ini, perlu adanya perubahan strategi yang dilakukan presiden dalam menghadapi wabah yang mulai menjangkit Tanah Air sejak awal tahun 2020 ini.

"Anggaran untuk mengetahui (penyebab bertambahnya kasus Covid-19) juga banyak. Sekali lagi, mohon hentikan strategi buzzeRp untuk menutupi kebenaran karena merekalah yang menyesatkan," tandasnya.

Dalam rapat terbatas (ratas) yang digelar secara virtual hari ini, Presiden Jokowi menyinggung jumlah kasus positif corona yang telah mencapai lebih dari 111.455 per Minggu (2/8). Presiden heran dengan kasus positif yang terus melonjak tinggi dan belum diketahui sebab utamanya.

"Saya tidak tahu sebabnya apa? Tetapi suasana pada minggu-minggu terakhir ini kelihatan masyarakat berada pada posisi yang khawatir mengenai Covid. Entah karena kasusnya meningkat atau terutama menengah ke atas melihat karena orang yang tidak taat pada protokol kesehatan tidak semakin sedikit tapi semakin banyak," kata Presiden Jokowi.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya