Berita

Wakil ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur Abdul Malik/Net

Politik

Gerindra Ancam Usung Calon Lain Jika BHS Gagal Gandeng Wakil Untuk Pilkada Sidoarjo

SENIN, 03 AGUSTUS 2020 | 21:19 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Belum jelasnya nama calon wakil bupati yang siap digandeng Bambang Haryo Soekartono (BHS) di Pilkada Sidoarjo membuat pengurus DPD Partai Gerindra Jatim geram. Mereka lantas memperingatkan bakal ada perubahan rekomendasi dari Partai Gerindra.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur yang juga kordinator daerah pemilihan Surabaya-Sidoarjo, Abdul Malik, Senin (3/8).

“Kalau sampai akhir bulan ini BHS (Bambang Haryo Soekartono) tidak menyetorkan nama calon wakil bupatinya, maka kami akan mengusulkan nama Nur Ahmad-Mimik Idayana sebagai calon alternatifnya,” tegas Abdul Malik dilansir Kantor Berita RMOLJatim.


Soal calon wakil bupati yang akan diusung BHS tersebut, Abdul Malik mengatakan harus berasal dari struktural PKB Sidoarjo atau minimal putra pengasuh Pondok Pesatren Bumi Sholawat Sidoarjo, Gus Muhdlor.

Keharusan ini didasarkan pada hasil survei dan kajian lapangan yang dilakukan olen tim dari DPD Gerindra Jatim. Jika kajian tersebut diabaikan, pria yang berprofesi sebagai pengacara tersebut berani memastikan Gerindra akan kalah di Pilkada Sidoarjo yang akan digelar 9 Desember mendatang.

Ia pun tak masalah saat disinggung mengenai hasil Pilkada sebelumnya di mana kader PKB yang mencalonkan diri dari luar kubu parpol besutan Gus Dur berujung kekalahan.

“Ya mungkin saja zaman akan berubah,” kilahnya.

Ia ngotot mengatakan bahwa pilihan terbaik bagi parpol berlogo kepala Garuda saat ini adalah mengusung pasangan Nur Ahmad-Mimik Idayana sebagai representasi dari koalisi PKB dan Gerindra.

“Kalau Gerindra mau menang, ya cuma itu pilihannya,” tandas Malik.

Pertimbangannya ada dua. Pertama, pasangan calon tersebut tidak membutuhkan biaya politik yang terlalu besar karena sebagai incumbent, Nur Ahmad sudah memiliki popularitas dan tinggal sedikit didongkrak untuk meningkatkan elektabilitas.

Keuntungan ini yang menurutnya tidak dimiliki oleh BHS. Apalagi jika orang yang digandengnya nanti tidak sesuai dengan kriteria yang disampaikannya.

Faktor kedua yang menjadi dasar penilaiannya adalah Mimik Idayana jauh lebih intens dalam upayanya membangun komunikasi dengan para pengurus DPD maupun DPC Partai Gerindra dibanding BHS.

Saat disampaikan tentang kemungkinan jika PKB memberikan rekomendasinya pada Cak Nur namun tidak bergandengan dengan Mimik, Abdul Malik mengatakan Gerindra tetap akan berpartisipasi dalam Pilkada mendatang namun sulit menang.

Di sisi lain, Ketua DPC Partai Gerindra Sidoarjo, Kayan memberikan batasan waktu hingga Agustus mendatang pada BHS untuk memenuhi amanat partai, yakni mencari pasangannya dalam Pilkada Sidoarjo.  

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya