Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani/Net

Politik

Minta Pemerintah Transparan Soal Vaksin Sinovac, DPR: Jangan Biarkan Publik Menduga-duga

SENIN, 03 AGUSTUS 2020 | 19:50 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sebanyak 1.620 relawan bakal melakukan uji coba vaksin antivirus Covis-19 produksi Sinovac, perusahaan asal China yang akan dilakukan Bio Farma.

Berdasarkan laporan Kepala Bagian Komunikasi Perusahaan Bio Farma, Iwan Setiawan sebanyak 2400 unit vaksin Sinovac telah tiba di Indonesia. Bio Farma akan melakukan uji klinis fase III, sedangkan fase I dan II sudah dilakukan di China.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah memastikan dulu bahwa vaksin tersebut aman untuk diujicobakan kepada ribuan relawan di Indonesia.


“Jika benar sudah uji coba fase I dan II, datanya harus transparan, jangan ada yang ditutup-tutupi," kata Netty lewat keterangan tertulis, Senin (3/8).

"Kita tahu BPOM China pernah mengumumkan adanya sejumlah vaksin di bawah standar yang diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. Ini kan berbahaya, apalagi jika digunakan pada anak-anak. Kita harus mengantisipasi hal tersebut agar jangan terjadi di Indonesia,” jelasnya.

Netty mendesak pemerintah untuk dapat memastikan bahwa proses produksi dan pengedaran vaksin Sinovac sudah sesuai standar WHO.

“Jangan sampai ada yang dilewatkan. Sebab vaksin yang cacat produksi atau di bawah standar pasti tidak aman dan membawa risiko tinggi pada penggunanya,” katanya.

Dia menerangkan, jika merujuk pada standar WHO, vaksin harus melalui uji coba ketat sebelum diedarkan ke masyarakat.

Pengujian di laboratorium pada hewan percobaan meliputi uji keamanan, imunogenitas, dan efikasi. Sedangkan uji klinis pada manusia dilakukan sebanyak tiga fase.

Selain itu menurut politisi PKS ini, pemerintah harus bisa menjelaskan kepada masyarakat mengapa vaksin Sinovac yang dipilih untuk diujikan di Indonesia.

“Dari sejumlah produsen dan negara pembuat vaksin Covid-19, kenapa dari China yang diujikan? Ini harus dijelaskan oleh pemerintah kepada publik dengan komunikasi yang baik," katanya.

Transparansi pemerintah, kata dia, menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat selama masa pandemik Covid-19.

"Jangan biarkan publik curiga dan menduga-duga ada sesuatu dalam pengujian vaksin tersebut,” pungkasnya.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Fahira Idris Dukung Pelarangan Medsos Buat Anak di Bawah 16 Tahun

Minggu, 08 Maret 2026 | 01:58

UPDATE

Olah TKP Freeport

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:16

Rismon Rela Dianggap Pengkhianat daripada Menyembunyikan Kebenaran

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:14

Bandung Dalam Diplomasi Konfrontasi dan Kemunafikan Diplomasi

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:05

Roy Suryo Tegaskan Permintaan Maaf Rismon ke Jokowi Bersifat Pribadi

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:00

KPK Panggil Pengusaha James Mondong dalam Kasus Suap Impor di Bea Cukai

Jumat, 13 Maret 2026 | 13:54

Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras

Jumat, 13 Maret 2026 | 13:47

EMAS Rampungkan Fase Konstruksi, Fokus Kejar Target Produksi

Jumat, 13 Maret 2026 | 13:40

DPR Jangan Pilih Lagi Anggota KPU yang Tak Profesional!

Jumat, 13 Maret 2026 | 13:29

Kapolri dan Panglima TNI Pantau Pelabuhan Merak Via Helikopter

Jumat, 13 Maret 2026 | 13:23

Trump Yakin Pemimpin Baru Iran Masih Hidup tapi Terluka Parah

Jumat, 13 Maret 2026 | 13:17

Selengkapnya