Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani/Net

Politik

Minta Pemerintah Transparan Soal Vaksin Sinovac, DPR: Jangan Biarkan Publik Menduga-duga

SENIN, 03 AGUSTUS 2020 | 19:50 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sebanyak 1.620 relawan bakal melakukan uji coba vaksin antivirus Covis-19 produksi Sinovac, perusahaan asal China yang akan dilakukan Bio Farma.

Berdasarkan laporan Kepala Bagian Komunikasi Perusahaan Bio Farma, Iwan Setiawan sebanyak 2400 unit vaksin Sinovac telah tiba di Indonesia. Bio Farma akan melakukan uji klinis fase III, sedangkan fase I dan II sudah dilakukan di China.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah memastikan dulu bahwa vaksin tersebut aman untuk diujicobakan kepada ribuan relawan di Indonesia.


“Jika benar sudah uji coba fase I dan II, datanya harus transparan, jangan ada yang ditutup-tutupi," kata Netty lewat keterangan tertulis, Senin (3/8).

"Kita tahu BPOM China pernah mengumumkan adanya sejumlah vaksin di bawah standar yang diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. Ini kan berbahaya, apalagi jika digunakan pada anak-anak. Kita harus mengantisipasi hal tersebut agar jangan terjadi di Indonesia,” jelasnya.

Netty mendesak pemerintah untuk dapat memastikan bahwa proses produksi dan pengedaran vaksin Sinovac sudah sesuai standar WHO.

“Jangan sampai ada yang dilewatkan. Sebab vaksin yang cacat produksi atau di bawah standar pasti tidak aman dan membawa risiko tinggi pada penggunanya,” katanya.

Dia menerangkan, jika merujuk pada standar WHO, vaksin harus melalui uji coba ketat sebelum diedarkan ke masyarakat.

Pengujian di laboratorium pada hewan percobaan meliputi uji keamanan, imunogenitas, dan efikasi. Sedangkan uji klinis pada manusia dilakukan sebanyak tiga fase.

Selain itu menurut politisi PKS ini, pemerintah harus bisa menjelaskan kepada masyarakat mengapa vaksin Sinovac yang dipilih untuk diujikan di Indonesia.

“Dari sejumlah produsen dan negara pembuat vaksin Covid-19, kenapa dari China yang diujikan? Ini harus dijelaskan oleh pemerintah kepada publik dengan komunikasi yang baik," katanya.

Transparansi pemerintah, kata dia, menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat selama masa pandemik Covid-19.

"Jangan biarkan publik curiga dan menduga-duga ada sesuatu dalam pengujian vaksin tersebut,” pungkasnya.

Populer

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Harga Emas Dunia Terkoreksi Saat Ultimatum Trump Dekati Tenggat

Senin, 06 April 2026 | 08:19

Krisis Global Memanas, Industri Air Minum Tercekik Lonjakan Harga Kemasan

Senin, 06 April 2026 | 08:06

Sektor Bisnis Arab Saudi Terpukul, Pertama Kalinya dalam 6 Tahun

Senin, 06 April 2026 | 08:00

Trump Ancam Ciptakan Neraka untuk Iran jika Selat Hormuz Tak Dibuka

Senin, 06 April 2026 | 07:48

AS Berhasil Selamatkan Pilot Jet Tempur F-15 di Pegunungan Iran

Senin, 06 April 2026 | 07:36

Strategi WFH di Berbagai Negara Demi Efisiensi Energi

Senin, 06 April 2026 | 07:21

Cadangan Pangan Pemerintah Capai Level Tertinggi, Aman hingga Tahun Depan

Senin, 06 April 2026 | 07:06

Daya Kritis PBNU ke Pemerintah Makin Melempem

Senin, 06 April 2026 | 06:32

Amerika Negara dengan Ideologi Kapitalisme Menindas

Senin, 06 April 2026 | 06:12

Isu Pemakzulan Prabowo Belum Padam Total

Senin, 06 April 2026 | 06:07

Selengkapnya