Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Sindir Bawahan, Jokowi: DIPA Saja Belum Ada, Gimana Mau Realisasi Anggaran?

SENIN, 03 AGUSTUS 2020 | 11:57 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Serapan anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp 695 triliun yang masih minim menjadi keluhan Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas (Ratas) virtual di Istana Negara, Senin (3/8).

Jokowi mencatat capaian realisasi anggaran corona tersebut baru sebesar 20 persen dari total yang disediakan.

"Saya melihat memang urusan realisasi anggaran ini masih sangat minim sekali. Sekali lagi dari Rp 695 triliun stimulus untuk penanganan covid, baru 20 persen yang terealisasi, Rp 141 triliun yang terealisasi, sekali lagi baru 20 persen masih kecil sekali," tegas Jokowi.


Mantan walikota Solo itu menyebutkan, dari 20 persen penyerapan anggaran tersebut paling besar digunakan untuk perlindungan sosial, yakni 38 persen dan program pemulihan untuk stimulus Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 25 persen.

Dari catatannya tersebut, Jokowi memperingatkan jajaran menterinya yang masih minim serapan anggarannya. Bahkan dia mengatakan, ada sejumlah kementerian yang belum isi Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA), padahal alokasinya cukup besar.

"Hati-hati ini, yang belum ada DIPA-nya saja gede sekali 40 persen, DIPA-nya belum ada. DIPA saja belum ada gimana mau realisasi? Artinya apa di kementerian, di lembaga aura krisisnya betul-betul belum? Ya belum. Masih, sekali lagi kejebak pada pekerjaan harian," tuturnya.

Oleh karena itu, Jokowi meminta Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk memperbaiki persoalan penyerapan anggaran yang minim tersebut dengan cepat.

“Saya minta Pak Ketua (Komite Kebijakan), urusan ini didetailnya satu per satu dari menteri-menteri yang terkait sehingga manajemen krisis kelihatan, lincah, cepat, trouble shooting, smart short cut, dan hasilnya betul-betul efektif," perintahnya.

"Kita butuh kecepatan," demikian Joko Widodo menekankan. 

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya