Berita

Rektor Universitas Sunan Giri Surabaya, Profesor Gunawan Adji, bantah ada kucuran dana ratusan triliun rupiah untuk bantu UMKM/RMOL

Politik

UMKM Dikabarkan Dapat Insentif Rp 123 T, Prof Gunawan: Itu Hoax

SENIN, 03 AGUSTUS 2020 | 11:41 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Anggaran ratusan triliun rupiah sebagai bagian dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dinilai hanya hoax.

"Jika ada menteri yang mengatakan bahwa UMKM akan mendapatkan insentif sebesar Rp 123 T, itu saya pastikan hoax, enggak ada," ujar Rektor Universitas Sunan Giri (Unsuri) Surabaya, Profesor Gunawan Adji, saat hadir di acara perkenalan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, Minggu kemarin (2/8).

Bukan tanpa alasan, Prof Gunawan mengaku menjadi pimpinan pengusaha UMKM dengan anggota sebanyak 8 ribu. Sebanyak 4 ribu anggota telah hilang akibat pandemik Covid-19 dan diprediksi akan kembali hilang sebanyak 2 ribu dalam dua bulan ke depan.

Karena, diungkap Prof Gunawan, para oligarki ekonomi ternyata telah menciptakan UMKM bodong untuk mengambil insentif dari pemerintah tersebut.

"Apalagi, kita menghadapi resesi. Kecuali UMKM-UMKM ciptaan oligarki. Jadi mereka menciptakan UMKM bodong untuk mengambil insentif-insentif itu. Tapi percuma, dananya enggak ada," ungkap Prof Gunawan.

Sehingga, lanjut Prof Gunawan, pemerintah menciptakan UU 2/2020 yang juga mengatur soal ekonomi di tengah Pandemik Covid-19.

"Maka diakal-akalin bikin UU 2/2020 tentang corona yang sekarang digugat Prof Din (Syamsuddin), pak Marwan (Batubara), dan kawan-kawan," katanya.

Karena itulah ia mengaku tertarik untuk bergaung dalam KAMI bersama para tokoh, aktivis, maupun akademisi lainnya untuk menyelamatkan Indonesia.

"Jadi justru inilah yang perlu diselamatkan, UMKM-UMKM yang dulu krisis 98 itu mempunyai daya tahan sekarang itu sudah enggak ada. Karena UMKM itu sudah diambil alih oleh oligarki dengan menciptakan UMKM bodong," pungkasnya.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Viral Video Mesum Warga Binaan, Kadiv Pemasyarakatan Jateng: Itu Video Lama

Jumat, 19 April 2024 | 21:35

UPDATE

Satgas Judi Online Jangan Hanya Fokus Penegakkan Hukum

Minggu, 28 April 2024 | 08:06

Pekerja Asal Jakarta di Luar Negeri Was-was Kebijakan Penonaktifan NIK

Minggu, 28 April 2024 | 08:01

PSI Yakini Ekonomi Indonesia Stabil di Tengah Keriuhan Pilkada

Minggu, 28 April 2024 | 07:41

Ganjil Genap di Jakarta Tak Berlaku saat Hari Buruh

Minggu, 28 April 2024 | 07:21

Cuaca Jakarta Hari Ini Berawan dan Cerah Cerawan

Minggu, 28 April 2024 | 07:11

UU DKJ Beri Wewenang Bamus Betawi Sertifikasi Kebudayaan

Minggu, 28 April 2024 | 07:05

Latihan Evakuasi Medis Udara

Minggu, 28 April 2024 | 06:56

Akibat Amandemen UUD 1945, Kedaulatan Hanya Milik Parpol

Minggu, 28 April 2024 | 06:26

Pangkoarmada I Kunjungi Prajurit Penjaga Pulau Terluar

Minggu, 28 April 2024 | 05:55

Potret Bangsa Pasca-Amandemen UUD 1945

Minggu, 28 April 2024 | 05:35

Selengkapnya