Berita

Gurubesar UIN Jakarta, Komaruddin Hidayat dalam bedah buku karya Yudi Latif/Istimewa

Politik

Gurubesar UIN: Indonesia Butuh Strategi Perkokoh Identitas Nasional

MINGGU, 02 AGUSTUS 2020 | 22:52 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Indonesia saat ini perlu memperkuat dan memperkokoh identitas nasional meskipun Pancasila sebagai pemersatu bangsa sudah selesai. Sebab, Indonesia sebagai sebuah bangsa yang dicita-citakan belum selesai.

"Artinya kita membangun bangsa dan negara. Hidup ini diatur, disepakati, dipandu oleh nilai-nilai kebaikan, kemanusian, humanisme. Dan itu dirumuskan dalam Pancasila. Nah jadi ke depan ketika nanti semakin muncul generasi baru, ketika dari etnisitas semakin kendor, Pancasila inilah sebagai identity dan ini perlu perjuangan panjang dan perlu strategi," kata gurubesar UIN Jakarta, Prof. Komaruddin Hidayat saat membedah buku berjudul 'Wawasan Pancasila: Bintang Penuntun Untuk Pembudayaan' karya Yudi Latif, Minggu malam (2/8).

Bedah buku ini diinisiasi oleh Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (DPP PGK). Pemateri lain adalah sosiolog UI Dr. Thamrin Amal Tomagola, pengamat militer Dr. Connie Rahakundini, Pendeta Dr. Martun L. Sinaga. Acara dipandu oleh pengamat politik UKI Dr. Sidratahta Mukhtar dan Bursah Zarnubi sebagai host.


Menurut Komaruddin, mencari strategi menjadikan Pancasila sebagai indentitas nasional mestinya tak kalah penting dengan Program Organisasi Penggerak (POP) yang diagendakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim. Sebab, Pancasila sebagai indentitas nasional yang diimajinaisikan, dipikirkan, dan digagas oleh para pendiri bangsa sudah mulai luntur akhir-akhir ini.

"Pancasila itu sesungguhnya kaki-kakinya bisa macam-macam. Di dalam negeri bisa pendidikan nasional, agama, intelektual. Tapi semuanya itu memang harus ada konsep dan blue print," katanya.

Cita-cita identitas nasional yang sudah mulai luntur itu, menurut Komaruddin, perlu ditemukan kembali strategi menghidupkannya, baik pada tataran konseptual filosofis dan ideologis, sehingga dapat menjadi kaidah atau panduan kebijakan dalam mengelola pemerintah dan negara.

Dia lantas mengapresiasi buku karangan Yudi Latif setebal 315 halaman itu. Menurutnya, buku tersebut menjadi bacaan utama tentang Pancasila ini.

"Mengapa? Saya tidak bicara pribadi Yudi dan tidak bicara tentang penerbitnya, tapi yang saya dress adalah gagasan-gagasannya. Ini merumuskan, menghidupkan, mempertegas, mengaktualisasikan apa yang dipikirkan, dibayangkan oleh para pendiri bangsa yang sebagian itu belum dituliskan kemudian diperkaya," urainya.

Soal jati diri, kata dia, bangsa Indonesia berbeda dengan jati diri negara Amerika Serikat. Menurutnya, masyarakat Negeri Paman Sam masih ragu menjawab ketika ditanya perihal indentitas nasionalnya.

"Sedangkan bangsa Indonesia walaupun ditelusuri ke belakang, ke bawah, yang ditemukan pluralitas etnis-etnis. Tapi mereka sepakat bahwa mereka akan melebur. Kita akan sama-sama, ayo jadi bangsa. Itu bukan sekadar house yang diakui oleh PBB ini negara merdeka 17 Agustus 45. Tapi sebagai home yang di situ ada mimpi, hebit, ada cita-cita," tandasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya