Adian Napitupulu: Penyerahan Nama-nama Ke Jokowi Sudah Sesuai Jalur Perpres

Sekjen Perhimpunan Nasional Aktivis (Pena) 98 Adian Napitupulu kembali menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menitipkan nama-nama calon komisaris dan direksi BUMN kepada Menteri BUMN Erick Thohir.

Penegasan itu kembali dia sampaikan dalam acara “Ngopi Kritis bersama Jurnalis” di Warung Bencingah, Denpasar, Bali, Minggu (2/8). Adian memastikan dirinya tidak pernah bertemu sekalipun dengan Erick Thohir pasca pilpres selesai.

“Tidak pernah WhatsApp dan SMS-an, nama-nama itu saya berikan pada presiden karena presiden yang minta" urainya.

Adian juga mengaku tidak masalah jika nama-nama calon petinggi BUMN harus melalui Tim Penilai Akhir (TPA) sebagaimana diamanahkan dalam Perpres 177/2014.

Apalagi, sambung politisi PDIP itu, langkahnya menyerahkan nama-nama calon tersebut kepada Presiden Joko Widodo dan Mensesneg Pratikno sudah sesuai dengan prosedur tersebut.

"Jadi Presiden itu Ketua TPA, Mensesneg anggota TPA jadi ya sudah benar sesuai jalurnya seperti di Perpres 177/2014, jadi salahnya di mana secara hukum?" tekannya.

Lebih lanjut, anggota Komisi VII DPR ini menyayangkan opini yang berkembang. Di mana banyak pihak terus menyudutkan langkahnya memenuhi permintaan Jokowi untuk menyerahkan nama-nama calon komisaris dan direksi BUMN.

"Kenapa yang salah jadi benar dan yang benar justru dibilang salah?" lanjut Adian.

Terlepas dari itu, aktivis Forum Kota (Forkot) ini memastikan bahwa kritiknya pada BUMN tidak terkait dengan nama-nama yang diminta Presiden, tetapi karena dia melihat bahwa Kementerian BUMN adalah salah satu kementerian yang bisa menjadi lokomotif untuk menarik bangsa keluar dari krisis.

Ini lantaran BUMN masuk ke semua sektor kehidupan rakyat, dari pertanian, pangan, kesehatan, infrastruktur, kesehatan, persenjataan dan sebagainya.

“Dengan demikian jika BUMN bisa dimaksimalkan, maka BUMN bisa menjadi lokomotif yang menarik bangsa ini keluar dari krisis,” tutup Adian.