Berita

Politisi Demokrat, Taufik Rendusara (kiri)/Net

Nusantara

Somasi Pemprov Untuk Ike Muti Adalah Usaha Mendidik Warga Bijak Bersosial Media

MINGGU, 02 AGUSTUS 2020 | 14:16 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Somasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap pesinetron Indah Kartika Mutiarawati alias Ike Muti adalah usaha mendidik warga untuk bijak menggunakan media sosial sebagai sebuah sarana informasi.

Demikian yang disampaikan Politisi Partai Demokrat, Taufik Rendusara saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOLJakarta, Minggu (2/8).

"Kalau nggak mau dibina baru dibina dalam rumah tahanan," kata Taufik Rendusara.


Pemprov DKI Jakarta sebelumnya melayangkan surat peringatan kepada Ike Muti atas unggahannya di akun Instagram pribadinya @ikemuti16.

Ike mengaku kerja samanya dengan jajaran Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam proyek web series terpaksa kandas lantaran dirinya dinilai sebagai orang yang sangat pro mendukung Presiden Joko Widodo.

Namun belakangan Ike telah meminta maaf atas tulisannya tersebut dan mengaku bahwa dia mendapat informasi salah yang membuatnya terbawa emosi untuk menulis hal tersebut dalam akun media sosialnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun telah menerima permintaan maaf dari Ike dan meminta kejadian ini bisa jadi pelajaran untuk semuanya.

Menurut Taufik, sebagai shock therapy dan efek jera tetap perlu adanya hukuman yang diberikan kepada pelaku penyebar berita bohong dan penebar kebencian.

"Walaupun demikian saya tetap berkeyakinan bahwa cara membina yang baik sekali-kali harus ada pelaku fitnah terhadap DKI Jakarta yang dijebloskan kedalam rumah tahanan. Artis sekuter (selebriti kurang terkenal) ini bisa untuk dijadikan shock therapy," tutupnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

BNN-BNPP Awasi Ketat Jalur Tikus Narkoba di Perbatasan

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:09

Perkuat Keharmonisan di Jakarta Lewat Pesona Bhinneka Tunggal Ika

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:01

Ahmad Doli Kurnia Ditunjuk Jadi Plt Ketua Golkar Sumut

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:47

Ibas: Anak Muda Jangan Gengsi Jadi Petani

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:26

Apel Besar Nelayan Cetak Rekor MURI

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:19

KPK Akui OTT di Kalsel, Enam Orang Dicokok

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:12

Pemerintah Didorong Akhiri Politik Upah Murah

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:00

OTT Jaksa oleh KPK, Kejagung: Masih Koordinasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:53

Tak Puas Gelar Perkara Khusus, Polisi Tantang Roy Suryo Cs Tempuh Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Menkeu Purbaya Bantah Bantuan Bencana Luar Negeri Dikenakan Pajak

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Selengkapnya