Ditangkapnya terpidana kasus hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra berkat adanya atensi Presiden Joko Widodo kepada Kapolri Jenderal Idham Azis yang kemudian dieksekusi oleh Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo.
Sebelas tahun dalam pelarian, Djoko Tjandra akhirnya dicomot berkat kerjasama Polisi Diraja Malaysia dengan Polri.
Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul mengatakan,, jika Presiden Jokowi dapat memberi atensi khusus menangkap Djoko Tjandra kepada Polri, kenapa tidak dilakukan kepada KPK guna menangkap buronan kasus dugaan suap kepada Komisioner KPU Harun Masiku.
“Ini bukan intervensi tapi atensi, kalau beliau (Jokowi) dapat memberikan atensi ke Polri kenapa tidak ke KPK?†tanya Adib saat dihubungi
Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (1/8).
Pasalnya, Adib melihat dua kasus tersebut sama-sama menyedot perhatian publik. Terlebih, dalam kasus Djoko Tjandra yang hampir 11 tahun pelarian akhirnya dapat ditemukan berkat kerja yang solid dan tentunya mendapat “garansi†politik dari pimpinan negara.
Namun, kenapa soal Harun Masiku yang belum genap satu tahun terlihat sangat sulit diungkap.
“Ini nantinya publik akan menilai, dalam kasus HM ini penegakan hukum tebang pilih, karena dalam kasus ini ada dugaan keterkaitan dengan partai politik. Jadi Djoko Tjandra saja bisa diselesaikan Harun Masiku berarti publik berharap bisa diselesaikan,†tandas Adib.
Adib sependapat bahwa atensi Presiden Jokowi terhadap Polri menjadi triger atau semangat bagi Aparat Penegak Hukum (APH) lainya untuk kemudian berupaya menangkap Harun Masiku dan menuntaskan kasusnya. Adib meyakini, semua SDM yang dimiliki oleh APH dapat mengungkap semua kasus.
“Ya tapi itu, tergantung political will dari pemerintah dan aparat penegak hukum, kalau dua-duanya jalan berbarengan tidak ada yang tidak bisa diungkap,†tekan Adib.
“Saya optimis dengan KPK yang memiliki SDM walaupun sedikit tapi banyak mengungkap kasus besar, ditambah ada atensi dari Presiden Jokowi, saya pikir akan lebih mudah untuk mengungkap Harun Masiku,†pungkasnya.
